BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Stephanus Madang menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Mahulu, Jumat (11/10/2024).
Rapat ini beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Mahulu, Nor Lili Bulan.
Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Mahulu, termasuk Martina Wau, Flesia Win, Kirung Ding, Martin Hat, Geh Luhat, Subhan Nor, Desiderius Dalung Lasah, Gohen Merang Sapulete, Mendan Lahang, Agustinus Tului, serta Waka Polres Mahulu Kompol Mochamad Rezsa Adiatulloh dan kepala/perwakilan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mahulu.
Dalam sambutan Bupati Mahulu yang dibacakan oleh Sekda, menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan rancangan perubahan APBD 2024.
Ia menekankan pentingnya penyatuan pandangan terhadap setiap kebijakan pembangunan yang dihasilkan dari diskusi intensif dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mahulu.
“Saya yakin dalam setiap tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD 2024 ini, terdapat dinamika terkait isu-isu terkini. Hal ini wajar terjadi dalam setiap penyusunan anggaran dan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan pembangunan,” tutur Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD 2024 dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dipantau secara ketat melalui sistem yang terintegrasi. Tujuannya agar belanja yang telah menjadi prioritas dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
“Harapan kami, melalui perubahan APBD 2024 ini, seluruh kegiatan perangkat daerah dapat terlaksana sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan, dengan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat. Ini juga menjadi acuan kerja bagi semua pihak,” jelas Sekda.
Di akhir sambutannya, Stephanus Madang menekankan bahwa Rancangan Perubahan APBD TA 2024 disusun dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta mengikuti RPJMD Perubahan Kabupaten Mahulu 2021-2026 dan RKPD 2024.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang diusulkan melalui perubahan APBD ini berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kebijakan ini strategis untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat dan sejalan dengan agenda pembangunan yang telah kita tetapkan sebelumnya,” tutup Sekda.
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan anggaran dan pembangunan di Kabupaten Mahulu, dengan fokus pada penyempurnaan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*/Prokopim Mahulu)
