Berita Nasional Terkini

Serikat Nelayan NU dan PPKHI Siapkan 10.000 Beasiswa PKPA-UPA demi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

lihat foto
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersalaman dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang dalam pertemuan pada Selasa (10/9/2024). Foto: BorneoFlash/Ist
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersalaman dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang dalam pertemuan pada Selasa (10/9/2024). Foto: BorneoFlash/Ist

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) menyiapkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).

Beasiswa tersebut disiapkan kepada 10.000 ribu peserta yang bertujuan untuk membela hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir.

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat dalam keterangannya, mengatakan bahwa program ini berawal dari keprihatinan atas ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir dalam beberapa tahun ini.

“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan, mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain. SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” ujarnya pada Selasa (10/9/2024).

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist

Rahman juga mengatakan bahwa disiapkannya beasiswa ini sebagai bentuk kepedulian dan sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.

“Kita sadar bahwa para nelayan kita ini perlu memahami aturan sehingga dalam mencari nafkah di laut, mereka tidak melanggar regulasi. Selain itu program ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran literasi hukum di masyarakat, karena memahami hak dan kewajiban menjadi penting dalam kehidupan bernegara sekaligus mampu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak yang mereka dari perampasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.


Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini, ia menyebut bahwa PPKHI merupakan organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan.

“Semangat PPKHI ini sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, ucapnya.

Ia pun merasa senang dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini, dan mengatakan kepada masyarakat umum untuk memanfaatkan program beasiswa ini.

"Jadi, silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya, meski memang fokusnya bagi nelayan namun ini terbuka untuk masyarakat umum," jelas Roberto.

Foto Bersama Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama Mila Ayu Dewata Sari Humas di PPKHI dan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist
Foto Bersama Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama Mila Ayu Dewata Sari Humas di PPKHI dan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist

Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI, Mila Ayu Dewata Sari alias Mila Cheah menyampaikan bahwa Beasiswa PKPA dan UPA oleh SNNU dan PPKHI ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelar sarjana (S1) hukum bagi yang berminat untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia.

"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia," kata Mila. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar