BorneoFlash.com, JAKARTA – Evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun yang memasuki Triwulan III telah usai dilaksanakan yang berlangsung di gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jakarta pusat, Senin, (24/06/2024).
Pada triwulan ke III ini, Pj Bupati PPU Makmur disebut telah menerapkan kinerja berstandar tinggi di lingkup pemerintah Kabupaten PPU dan hasil pelaporan terbaik serta sesuai dengan capaian 10 indikator prioritas yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri.
Evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah tersebut yang pada triwulan II mencakup 10 aspek, pada Triwulan III kali ini hanya diminta memaparkan 5 aspek yaitu inflasi, stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, penyerapan anggaran.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat ditemui usai melaksanakan evaluasi kinerja Triwulan III menyampaikan rasa syukurnya, karena seluruh tim evaluator dari Kemendagri telah memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, yang terus melakukan pembenahan dan transformasi di berbagai bidang selama menjabat Pj. Bupati PPU.
Ia mengatakan bahwa kinerja tersebut bukan merupakan hasil kerja Bupati semata. Tetapi ada kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah, dan kita menerapkan kerja tim tentunya ini semakin memberikan support sistem yang kuat antara satu dan lainnya termasuk juga dengan dukungan dari masyarakat PPU.
“Kita bisa lihat bagaimana Kabupaten PPU hari ini, selama kurang lebih jalan 9 bulan diberikan tugas sebagai penjabat Bupati di Kabupaten PPU kita bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja di sejumlah program, artinya kita bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh kepala SKPD dan seluruh perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU,” kata Marbun
Marbun juga menambahkan bahwa walaupun secara umum mendapatkan apresiasi yang membanggakan dengan pelaporan yang sangat baik namun capaian tersebut bukan tanpa kekurangan.
Masih ada beberapa catatan kecil dari tim evaluator, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah selanjutnya.
“Misalnya stunting, kita tidak bisa berhenti dengan menurunnya stunting saja, tetapi kalau bisa kita harus mencapai zero stunting di Kabupaten PPU dan ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor,” ucap Marbun.
Termasuk yang berkaitan dengan Pengangguran terbuka, Marbun juga mengatakan, dirinya bersama OPD dan didukung dengan sejumlah kerjasama lembaga pelatihan telah memberikan vokasi langsung bahkan pelatihan bersertifikasi bagi para pekerja bangunan yang nantinya siap dibutuhkan dengan sertifikasi yang dimiliki.
Begitu juga pelatihan dan vokasi juga dilakukan sampai pada sektor UMKM dengan memberikan pelatihan pengembangan UMKM berbasis digital dan mempromosikan setiap hasil UMKM di berbagai market baik event daerah, nasional maupun dalam ajang-ajang lainnya.
“Bahkan, untuk di sejumlah wilayah kawasan bandara VVIP IKN, Pemkab PPU telah mendiklatkan 102 putra-putri di lima kelurahan untuk mengikuti pelatihan terkait pelayanan bandara seperti hanggar pesawat, ticketing, operator bagasi dan sejumlah pelayanan lainnya yang nantinya sudah siap dipekerjakan seiring dibukanya bandara VVIP IKN yang ada di Kabupaten PPU,” ucapnya.
Dikatakan Marbun, dengan hasil dari Triwulan III ini tentunya menjadi tolak ukur bahwa Kabupaten PPU hari ini sudah tidak dipandang biasa-biasa saja, tetapi memiliki standar yang tinggi, sudah setara nasional sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, apalagi sudah menjadi IKN justru kita harus yakin untuk bisa dan pasti bisa lebih maju.
“Kita harus pertahankan apa yang sudah kita buat hari ini untuk PPU, yakin kita bisa dan pasti bisa, karena selain adanya IKN memang sudah waktunya kita bertransformasi lebih maju karena kedepan tantangan tugas-tugas pemerintah daerah tentunya tidak ringan,” ucap Marbun.
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri tersebut juga menekankan dihadapan para evaluator bahwa masyarakat harus betul-betul kita perhatikan agar tidak ada ketimpangan khususnya antara pembangunan di IKN dengan kesejahteraan masyarakat PPU karena ini adalah bagian dari tugas yang berat dalam tantangan ke depan.
“Pemerintah PPU sampai saat ini terus mendorong bahkan meminta langsung kepada pihak-pihak terkait di otoritas IKN untuk memberdayakan dan mengutamakan masyarakat PPU dalam penyaluran tenaga kerja sehingga tidak ada kesenjangan sosial.”
“Mudah-mudahan segala upaya kita dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan ini terus kita jaga dan kita tingkatkan lagi. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan support kepada saya, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini semua kita ciptakan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.
Turut hadir dalam evaluasi kinerja triwulan III, Asisten II Pemkab PPU dan para kepala SKPD terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten PPU. (Adv/*DiskominfoPPU)
