BorneoFlash.com, JAKARTA – Komitmen PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam mendukung pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di wilayah operasi perusahaan berhasil memperoleh pengakuan pemerintah Indonesia dengan diraihnya penghargaan CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2024 kategori Emas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Penghargaan CSR & PDB Awards 2024 ini diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada GM Zona 8 Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Setyo Sapto Edi dalam sebuah acara ini di Hotel The Westin Jakarta pada Selasa (7/5/2024), yang juga dihadiri oleh Wapres Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin.
Dalam sambutannya, Wapres K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah.
“Sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan Bumdes, saya minta kepada perusahaan negara maupun swasta yang beroperasi di desa-desa agar dapat menyertakan Bumdes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau Bumdesma, dalam aktivitas bisnisnya agar ekonomi di desa terus melaju di depan,” ucapnya.
GM Zona 8 Setyo Sapto Edi mengungkapkan bahwa melalui implementasi Program ”Bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Pemberdayaan Masyarakat” di pesisir Delta Mahakam, Kalimantan Timur, PHM mendorong pengembangan bisnis lokal melalui pelibatan Bumdes untuk mendukung percepatan pembangunan desa.
PHM menjalankan pengembangan bisnis lokal Bumdes ini secara terintegrasi melalui pelibatan dan pemberdayaan Bumdes di 15 Desa dari Kecamatan Anggana dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Program ini bertujuan mendorong dan menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan kapabilitas Bumdes di seluruh wilayah sekitar operasi PHM di Kutai Kartanegara. Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau RPJMD, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026,” ucap Edi.
Sepanjang tahun 2023, PHM menjalankan 62 kegiatan dalam program pengembangan masyarakat di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan dan memberdayakan 15 Bumdes sebagai mitra pelaksana.