BorneoFlash.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan kembali mengadakan kegiatan Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) pada tahun 2023, dengan tema “Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nasional”.
Sebelum acara puncak Kapnas yang akan dilaksanakan di Jakarta, forum ini akan didahului dengan serangkaian event Pra Forum Kapnas yang salah satunya akan dilaksanakan di Wilayah Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi tepatnya di Kota Balikpapan pada tanggal 4 – 5 Juli 2023.
Forum Pra Kapnas di Balikpapan akan mengusung tema strategis yakni “Peran Strategis Industri Hulu Migas dalam Menunjang Ibu Kota Nusantara”.
Dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan tentunya menjadi magnet para investor untuk datang dan berinvestasi di dalamnya.
Industri Hulu Migas yang sudah beroperasi di sekitar wilayah IKN tentunya akan diproyeksikan menjadi Industri yang menopang terkait kebutuhan energi IKN nantinya.
Tentunya hal ini diperlukan koordinasi dan saling bersinergi guna mengoptimalkan potensi sumber energi yang dapat digunakan kedepannya.
Forum akan menjadi komunikasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha hulu migas dan perusahaan jasa pendukung baik perusahaan nasional maupun lokal sehingga dapat melihat ini menjadi forum komunikasi untuk menciptakan dan atau meningkatkan multiplier effect dari aktifitas yang tercipta dalam forum ini.
Melalui Forum ini, SKK Migas mengintegrasikan kemampuan para produsen lokal, sehingga menghasilkan produk baru yang mampu menjawab kebutuhan industri hulu migas nasional. Dengan kata lain memberikan stimulan agar produsen lokal dapat terlibat didalam industri hulu migas.
“Jika kapasitas pengusaha lokal diintegrasikan, maka produk-produk penunjang hulu migas buatan dalam negeri yang memenuhi standar internasional akan lebih banyak lagi. Hal ini tentunya akan mendukung pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, di Jakarta (22/1).
Selain untuk mendongkrak kinerja hulu migas dalam memenuhi target produksi, pengembangan lokal konten di industri hulu migas akan menimbulkan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Di sana ada perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan tahun lalu SKK Migas melakukan business match making (menjodohkan) para pabrikan atau penyedia jasa lokal, dan memfasilitasi mereka agar kualitas produk atau jasanya bisa naik kelas.
"Tahun ini SKK Migas menindaklanjutinya dengan mengintegrasikan kapasitas pabrikan dan penyedia jasa lokal supaya menghasilkan produk/jasa baru yang memenuhi kebutuhan standar industri migas,” ujarnya.
Kepala SKK Migas Kalsul, Azhari Idris mengatakan bahwa SKK Migas terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan hulu migas.
KKKS juga diminta untuk turut melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM khususnya yang berada disekitar wilayah operasi KKKS.
Tidak hanya itu, Perwakilan SKK Migas Kalsul juga aktif dalam memberikan coaching CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) kepada pengusaha lokal. Harapannya pengusaha lokal dapat mempersiapkan kriteria kriteria yang harus dipenuhi dalam mengikuti pengadaan di hulu migas.
“Banyak sekali UMKM potensial yang berprestasi hasil dari binaan KKKS Kalsul. Hal ini menunjukkan bahwa KKKS sangat serius dalam melakukan empowerment terhadap UMKM. Keberhasilan UMKM tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi bagi pelakunya, tetapi juga dapat berpeluang membuka lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Nantinya pada Forum Pra Kapnas di Balikpapan juga dilaksanakan berbagai macam penandatangan MoU antara Industri Hulu Migas dengan Pemerintah Daerah, MoU business to business antar pelaku usaha keterkaitannya dengan kesepakatan strategis guna mendukung kelancaran kegiatan hulu migas dalam mencapai target produksi.
Peserta dari kegiatan ini adalah dari instansi SKK Migas (baik pusat maupun perwakilan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Otoritas IKN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kalsul, Kementerian ATR, Bappenas, Pabrikan, Vendor Daerah/Binaan, UMKM Binaan, Bank Daerah, Pemda dan Akademisi.
"Kegiatan ini sebagai kolaborasi antara stakeholder dengan para pengusaha penyedia barang dan jasa serta industri binaan KKKS. Dengan harapan menjadikan efek berganda perekonomian skala nasional dan daerah," ucap Azhari. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar