Tahun 2024, 16.990 ASN Siap Huni Rumah Dinas di IKN

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah memastikan akan memindahkan sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Kelembagaan dan TNI-Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi tahun 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memang diminta untuk membuat skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Kementerian PANRB telah membuat sejumlah simulasi, semula target 5-60 ribu ASN yang akan dipindahkan. Namun, di tahun 2024 diputuskan target menjadi 16.990 ASN.

" 12.714 ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri,” ucapnya, kepada awak media usai kegiatan Rakernas APPSI, di Ballroom Hotel Novotel, Jumat (24/2/2023).

Untuk pemindahan ASN, pemerintah telah membangun tower-tower yang akan digunakan sebagai rumah dinas bagi para ASN yang akan dipindahkan, termasuk telah menambah anggaran untuk pembangunan tersebut.

“Saat ini tempatnya sedang dibangun. Targetnya tahun 2024. Ini tentunya akan menjadi tawaran menarik bagi ASN yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat, karena kantor saling berbagi pakai, sistem digitalisasi. Kami sekarang lagi menyiapkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang mana mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian," paparnya.

Saat ini, pihaknya mengintegrasikan berbagai pelayanan tentunya menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Tak hanya itu, Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa hal terutama terkait melakukan penyederhanaan birokrasi. Ini menjadi target dan arahan Presiden Jokowi agar birokrasi kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon IV ke bawah.

"Ini adalah bagian yang mesti kita bereskan beberapa regulasi. Kemarin klasifikasi jabatan pelaksana yang masih berjumlah 3.414, agar lebih lincah kita potong tinggal tiga klasifikasi jabatan pelaksana," ujarnya.

Sebelumnya, jabatan fungsional banyak mengurus angka kredit jadi pekerjaan tidak fokus terutama guru, sekarang sudah dipermudah sehingga targetnya lebih lincah.

Begitu juga dengan target reformasi birokrasi (RB), Presiden berharap birokrasi berdampak, sehingga tidak bingung mengurus administrasi, maka dampak inilah yang dipangkas cara urus nilai RB.

Sebenarnya, kalau nilai RB mau naik mudah, pertama target tematiknya dipenuhi. Misalnya kemiskinan turun nilai RB nya naik, investasi naik RB ikut naik. Jadi inilah birokrasi berdampak yang merupakan target Presiden.