Ini juga merupakan imbas dari IKN sehingga Kaltim harus berbenah. Semua Kabupaten/Kota penyangga di Provinsi Kaltim harus berbenah menyambut IKN. Memang gencar untuk pembangunannya di tahun ini dan tahun depan.
“Kita juga berharap semoga peningkatan ini memacu Kabupaten Mahulu untuk terus melakukan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan juga pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Selain itu ditekankan untuk penurunan angka stunting dan pemberian bantuan- bantuan sosial kepada masyarakat. Itu tadi penekanan dari Bapak Gubernur,” ujar Asisten I.
Kemudian Asisten I mengungkapkan, pada kesempatan yang sama Mahulu mendapatkan penghargaan untuk kabupaten kota yang sudah tiga kali berturut- turut untuk Opini WTP.
“Kita bersyukur, Kabupaten Mahulu sudah 3 kali berturut- turut. Hattrick ya dalam 3 tahun terakhir mendapat Opini WTP. Ini menjadi semangat untuk kita semua. Saat menerima penghargaan, Pak Gubernur berbisik tolong Mahulu ditingkatkan terus ya supaya bisa nanti sampai 5 kali bahkan 7 kali, kalau bisa setiap tahun bisa WTP,” kata Asisten I.
Asisten I menambahkan, ini permulaan yang baik bagi Kabupaten Mahulu yakni opini penilaian keuangannya berada pada WTP.
Dari Rp 62,79 triliun itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp 30,20 triliun dan alokasi TKDD 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim sebesar Rp 32,59 triliun.
Untuk TKDD, pembagiannya ke provinsi Rp 6,562 triliun, Kabupaten Berau Rp 2,774 triliun, Kutai Kartanegara Rp 5,919 triliun, Kutai Barat Rp 2,687 triliun, Kutai Timur Rp 4,664 triliun, Paser Rp 2,257 triliun, Penajam Paser Utara (PPU) Rp 1,367 triliun, Mahakam Ulu Rp 1,508 triliun, Kota Balikpapan Rp 1,599 triliun, Bontang Rp 1,372 triliun dan Samarinda Rp 1,872 triliun. (Adv)
