Peringatan Hari Pajak DJP mengintegrasikan NIK Sebagai NPWP  

BorneoFlash.com, JAKARTA - Dalam Memperingati Hari Pajak DJP Integrasikan NIK Sebagai NPWP, wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan begitu, masyarakat diberikan kemudahan tidak perlu repot mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak karena integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah berjalan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia secara langsung meresmikan peluncuran inovasi ini.

Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mendemokan login ke aplikasi pajak.go.id menggunakan NIK sebagai tanda mulainya perubahan besar ini, bertempat di Aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Selasa (19/07/2022).

Tidak hanya launching NIK sebagai NPWP, dalam momentum puncak perayaan Hari Pajak tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga merilis kemudahan lainnya, yaitu situs pajak dwibahasa (bilingual website) www.pajak.go.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, validasi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) oleh Notaris/PPAT secara online sehingga mempermudah pelaksanaan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, serta buku PEN 2021.

Dalam kesempatan ini juga, Menkeu dan Dirjen Pajak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang dinilai telah memberikan sumbangsih luar biasa kepada DJP selama ini, khususnya dalam Reformasi Perpajakan.

Ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan, pertama, Kategori Pemegang Kepentingan yang Memberikan Dukungan Secara Tugas dan Fungsi kepada DJP meliputi POLRI, Kejagung RI, KPK, PPATK, TNI, Kemenpan RB, BKPM, dan MA.

Kedua, Kategori Enam ILAP Terbaik meliputi Ditjen Administrasi Hukum dan HAM Kemenkumham, Bapenda Provinsi Jawa Barat, Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, OJK, BI, dan Bappeda DKI Jakarta.

Ketiga, Kategori Penghargaan Reformasi Perpajakan Bidang Sumber Daya Manusia (Capacity Building) meliputi World Bank,

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ adalah perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara. GIZ umumnya bekerja sama dengan pemerintah negara, lembaga negara, dan sektor swasta.

Australian Tax Office (ATO)

The Australian Taxation Office (ATO) adalah lembaga hukum dan lembaga yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara berupa pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak barang dan jasa (GST) serta pajak Pemerintah Australia lainnya.

Asian Development Bank

Bank Pembangunan Asia adalah sebuah bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia-Pasifik. Bank Pembangunan Asia didirikan pada 1966. Jumlah anggotanya ada 67 negara dengan 48 diantaranya merupakan negara dalam kawasan Asia-Pasifik.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

National Tax Service of Korea (NTS)

Layanan Pajak Nasional adalah salah satu organisasi pajak di Korea Selatan dan dijalankan di bawah Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Markas besarnya berada di Kota Sejong.

National Tax Agency (NTA) Jepang

Badan Pajak Nasional (NTA) Jepang adalah badan pemungut resmi jepang yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1949 Bertempat di Kota Tokyo Jepang.

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Badan Kerja Sama Internasional Jepang, lebih dikenal dengan nama JICA, adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Lembaga ini berada di bawah kekuasan Departemen Luar Negeri dan didirikan pada Agustus 1974.

International Monetary Fund (IMF)

Dana Moneter Internasional (IMF) bekerja untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi 190 negara anggotanya. Ini dilakukan dengan mendukung kebijakan ekonomi yang mempromosikan stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi. IMF diatur oleh dan bertanggung jawab kepada negara-negara anggotanya.

Keempat, Kategori Bidang Regulasi meliputi International Belasting Documentatie Bureau (IBFD), APINDO, KADIN, dan IKPI.

Kelima, Kategori Bidang Informasi Dan Teknologi meliputi Department of Nomor SP-42/2022 Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA), Agence Francaise de Developpement (AFD), Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Department of Nomor SP-42/2022 Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia

Department of Foreign Affairs and Trade Australia | Australian Aid adalah departemen Pemerintah Australia yang ditugaskan untuk memajukan kepentingan Australia dan warga negaranya secara internasional. Mereka mengelola hubungan luar negeri pemerintah dan kebijakan perdagangan.

Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)

Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menyediakan saran untuk Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pembelanjaan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki sektor finansial, dan meningkatkan efisiensi pasar.

Agence Francaise de Developpement (AFD)

Badan Pembangunan Prancis, telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan pembangunan hijau dan inklusif. Kami membiayai inisiatif Pemerintah Indonesia, bank umum, perusahaan dan LSM dan memberikan bantuan teknis. bertujuan untuk mendukung komitmen internasional Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Acara puncak perayaan Hari Pajak tahun 2022 dilanjutkan dengan gelar wicara Helmy Yahya bersama Menkeu, Dirjen Pajak, tokoh reformasi Darmin Nasution, dan pengusaha Chairul Tanjung.

Obrolan dalam gelar wicara ini berlangsung sangat menarik membahas seputar reformasi di dunia perpajakan sepanjang perjalanan Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri Keuangan menyampaikan tiga poin penting bahwa reformasi adalah keniscayaan bagi Direktorat Jenderal Pajak, karena perjalanan suatu institusi tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar terhenti.

Evaluasi regulasi akan terus dilakukan hingga disrupsi yang memunculkan area abu-abu bertransformasi menjadi hitam dan putih.

Kedua, Akselerasi teknologi digital merupakan solusi dari penerapan pajak yang adil.

Sejalan dengan yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak dan pengusaha Chairul Tanjung bahwa digitalisasi memudahkan dalam data cross-transaction yang menjadi landasan pembentukan basis data yang akurat.

Ketiga, konsistensi menjadi kunci pembangunan pondasi transparansi perpajakan. Kolaborasi dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan reformasi. Karena proses reformasi tidak dapat dijalankan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai catatan, acara puncak perayaan ini tidak lepas dari rangkaian Hari Pajak yang diperingati setiap tanggal 14 Juli.

Untuk acara hari ini, DJP mengundang hampir semua kementerian dan lembaga di Indonesia, penerima penghargaan, perbankan, asosiasi, dan internal Kementerian Keuangan.