BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Sejumlah nelayan di wilayah Manggar, Balikpapan Timur, menggelar unjuk rasa di depan gapura Obvitnas Pertamina Balikpapan, Selasa (19/7/2022).
Para nelayan tersebut menyuarakan masalah tentang banyaknya lumpur yang memenuhi jaring saat menangkap ikan.
Akibatnya secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah ikan dibanding yang biasa mereka dapat setiap hari sebelum adanya masalah ini.
Demonstrasi yang rencana awalnya berlangsung di depan kantor Pertamina MOR VI Balikpapan ini turut didampingi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan.
Boben, selaku Ketua Perikanan dan Peternakan Dewan Ekonomi Rakyat Balikpapan mengatakan dirinya bersama KNPI Balikpapan telah mengecek langsung ke laut.
Kebanyakan nelayan yang mencari nafkah di wilayah Manggar hanya mendapat lumpur di jaring mereka, bukannya ikan yang selama ini menghidupi keluarganya.
"Kami mengeluhkan selama melaut harusnya dapat ikan, tapi sebagian nelayan dapatnya lumpur. Makanya nelayan ini niatnya baik, mau audiensi mengenai hasil tangkapan itu," kata Boben.
Nelayan Manggar menilai adanya lumpur tersebut berasal dari kekeliruan pihak perusahaan yang ditunjuk Pertamina dalam pengerjaan pembuangan sisa lumpur.
Boben dan nelayan lainnya berpendapat lumpur tersebut itu dibuang tidak sesuai dengan titik koordinatnya, sehingga mengganggu area tangkapan ikan mereka.
"Seandainya mereka buang di tempatnya, pasti nggak akan jadi masalah. Mereka membuangnya di kawasan Manggar, karena rata-rata yang mendapat lumpur itu nelayan Manggar," ujarnya.
Penjelasan dari Pihak Pertamina
Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto August Satria menemui para nelayan Manggar di lokasi unjuk rasa.
Susanto membenarkan bahwa memang ada kegiatan dari perusahaan yang ditunjuk oleh Pertamina untuk pengerjaan pembuangan lumpur.
Namun, kami juga harus memastikan lokasi yang dimaksud oleh para nelayan ini apakah sesuai dengan izin yang dikantongi oleh Pertamina atau tidak.
"Bisa aja wilayah itu kawasan buangan, tapi menurut mereka tidak. Itu yang harus memberi klarifikasi bukan Pertamina, bukan KNPI, bukan juga nelayan. Tapi yang mengeluarkan izin, dalam hal ini pemerintah," ujarnya saat diwawancarai oleh awak media.
Jika memang terdapat masalah, pihaknya bersedia untuk duduk bersama membahas masalah ini dengan para nelayan Manggar yang terkena dampak.
Dan Susanto memastikan, Pertamina sudah memiliki izin sebelum melakukan tindakan pembuangan lumpur tersebut.
"Kami terbuka untuk bisa komunikasi bagaimana menentukan solusinya. Bagaimana operasi kami berjalan lancar dan nelayan lokal pun tidak terganggu," kata Susanto.
(BorneoFlash.com/Ardian)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar