Hetifah Sjaifudian Bahas Awal Pembangunan IKN Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan   

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian menggelar Dialog dan Ngopi Sore, di Kopi Hitam Manis Monumen Balikpapan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 RT 11 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Sabtu (14/5/2022) sore.

Diskusi dengan topik peran organisasi civil society, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan media, dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berkelanjutan dan berkeadilan meskipun singkat tetapi sangat produktif dan bermakna.

Dalam ngobrol santai tersebut menghadirkan Koordinator Tim Ahli Transisi IKN Wicaksono Sarosa, Deputi Pemasaran dan Komunikasi Publik Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Galih Sedayu.

Saling berbagai informasi dan masukan terkait awal pembangunan IKN menjadi perbincangan hangat pada diskusi bersama koordinasi tim ahli transisi IKN, diantaranya mengenai lingkungan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM).

Koordinator Tim Ahli Transisi IKN Wicaksono Sarosa mengatakan, diskusi ini untuk menjembatani proses-proses yang ada di IKN dengan dunia profesi, akademik, civil society, untuk menampung masukan-masukan yang akan diteruskan kepada Kepala Otorita. "Untuk eksekusi ada disana," jelasnya kepada awak media.

Beberapa catatan yang akan diteruskan diantaranya masukan dari Mappa Selle Pokja Pesisir yang mengatakan sudah ada pekerjaan pembukaan lahan kurang mengikuti prosedur.

"Saya menduga itu diluar dari kawasan IKN tapi kita tidak bisa lepas tangan dan hal itu perlu diperhatikan. Nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman otorita. Itu memang ada kegiatan yang secara tidak langsung menginginkan mendapatkan manfaat dengan adanya IKN, tapi nanti bisa dicek lagi," ucapnya.

Selain itu juga, Ketua IAI Kaltim Wahyu membahas SDM menjadi salah satu catatan yang akan diteruskan, tentang pentingnya meningkatkan kapasitas SDM di Kaltim, sehingga partisipasi warga Kaltim dalam proses IKN menjadi lebih maksimal.

Sebenarnya hal ini sudah dibicarakan dengan teman-teman Otorita IKN serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di PUPR.

"Banyak catatan lain. Hal ini menjadi perhatian kami. Sosial dan lingkungan seperti kekhawatiran masyarakat nelayan akan tergusur," ungkapnya.

Terkait tanah masyarakat adat, sesuai dengan aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), meskipun masih banyak kekurangan disana tetapi niat baik untuk menjadikan Kota untuk semua. Oleh karenanya, akan diusahakan semaksimal mungkin.

"Niat baik sebagaimana tertuang di dalam undang-undang, PP dan Perpres akan kami usahakan semaksimal mungkin," serunya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan sebagai perwakilan Kaltim tugasnya adalah mendengarkan aspirasi dan memperjuangkan harapan masyarakat terwujud.

Tetapi IKN ini merupakan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak, sehingga dengan diskusi ini membuat pemikiran masyarakat terbuka.

"Saya sangat menyakini diskusi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita bersama membuka pemikiran kita yang lebih terbuka dan mau menyampaikan secara terbuka apa yang kita lihat dan rasakan di Balikpapan dan sekitarnya," ungkapnya.

Ia ingin partisipasi pembangunan IKN itu lebih bermakna lagi. Hal-hal yang menyangkut pembangunan IKN ini hendaknya jangan tidak berkeadilan, tetapi harus semua pihak didengarkan kepentingannya.

Bukan dilihat dari setuju atau tidak setuju tetapi yang setuju juga mempunyai harapan begitu sebaliknya bagi yang tidak setuju tentu mempunyai sesuatu yang menjadi kecemasan.

"Harus mencari solusinya. Jangan sampai pembangunan ini hanya menguntungkan sebagian orang tapi tidak memikirkan kepentingan sejumlah pihak lain.

Seperti diketahui, berbagai masukan mengenai masalah air, kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan, lingkungan semisal teluk Balikpapan yang akan terancam karena digunakan sebagai jalur laut, untuk mengangkut bahan-bahan konstruksi. Hal itu menjadi catatan untuk disampaikan.

"Apa yang disampaikan itu valid dan berbasis berdasarkan dengan fakta. Itu sesuatu hal yang penting dan jangan diremehkan. Harus kita kawal terus," tutupnya.