BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Manggar yang berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (24/1/2022).
BWS Kalimantan IV memaparkan penyusunan RDT kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Penyusunan RTD dinilai sangat strategis, khususnya dalam menanggulangi bencana dan penanganannya apabila terjadi hal yang darurat.
“Kegiatan diinisiasi oleh BWS Kalimantan IV sesuai amanat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/20215 tentang bendungan,” jelas Syaiful Bahri mewakili Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud dalam memimpin kegiatan ini.
Seperti diketahui, bendungan Manggar yang dikenal dengan Waduk Manggar dibangun sejak 1982 dengan luas 500 hektare dan daya tampung 16,3 juta meter kubik. Kapasitas produksi mencapai 1.000 liter per detik.
Waduk Manggar ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air baku di Balikpapan, selain sumur bor dan Waduk Teritip. Mengingat penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, jumlah penduduk Balikpapan diproyeksikan mengalami lonjakan. "Diproyeksikan kebutuhan air baku juga meningkatkan," serunya.
Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang dapat menimpa Bendungan Manggar. Sehingga semua pihak memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil tindakan.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan IV Arman Effendi menyampaikan bahwa RTD ini sebagai langkah antisipasi jika terjadi sesuatu terhadap bendungan.
“Tidak kita harapkan, ini antisipasi. Makanya kami kelola dan jaga. Melihat situasi bendungan seperti apa," paparnya.
Kendati begitu tetap dibutuhkan upaya antisipasi, walaupun pihaknya akan melakukan pengelolaan dan pengawasan selama 24 jam. Kegiatan ini juga jadi bentuk sosialisasi pada aparatur.
Rencananya tahun 2023 akan dipasang alat deteksi dini di Bendungan Manggar, karena ini sudah menjadi bagian bahwa bendungan dipasang alat, untuk mengantisipasi dan penanganan yang cepat.
"Jadi selama menyusun kajian pada 2021, sudah disampaikan pada masyarakat. Kami terjun melakukan studi ini. Dokumen sudah dilengkapi, tinggal menunggu persetujuan Dirjen dari aparat pemerintah. Sehingga kami sadar kegiatan untuk para pemangku kepentingan," pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar