Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa perubahan tata ruang tidak akan memengaruhi izin tambang yang sudah diterbitkan. Pernyataan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Tag: Tambang Nikel
Headline E-Paper BorneoFlash Edisi Senin 9 Juni 2025: Persoalan Tambang Nikel di Empat Pulau Raja Ampat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti aktivitas empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul laporan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Pulau Gag, Manuran, Kawei, dan Manyaifun.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.