Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan seorang direktur perusahaan tambang berinisial BT yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan perusakan lingkungan hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp500 miliar.
Tag: Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
Pemkot Samarinda Tindaklanjuti Temuan BPK Terkait HGB di Citra Niaga
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur terkait keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berdiri di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Citra Niaga.
DPRD PPU Tegaskan Pengawasan Ketat Reforma Agraria, Kawal Kepastian Hak Tanah Warga
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria di daerah. Meski tidak terlibat langsung dalam struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), DPRD memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya program tersebut.
Wawali Bahas Aset dan Layanan Pertanahan dengan BPN Balikpapan
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan di Jalan Ruhui Rahayu, pada Kamis (21/8/2025).
Desa Jone dan Tapis Resmi Bebas dari HPL Transmigrasi, Warga Bisa Urus Sertifikat Lahan
Desa Jone dan Desa Tapis di Kabupaten Paser kini resmi terbebas dari status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi dan telah beralih menjadi Area Penggunaan Lainnya (APL) yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
Rakor Percepatan Reforma Agraria Turut Dihadiri Tim Pembangunan Bandara VVIP IKN, Pj Bupati PPU: Kami Ingin Cepat Selesai
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan Reforma Agraria bersama Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dan Deputi Badan Bank Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) pada Rabu (24/4/2024).
DPRD Paser Tekankan RTRW Harus Jadi Acuan Penetapan RPJPD 20 Tahun Mendatang
Beberapa waktu lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dalam kunjungan tersebut, dibahas persoalan kompleks terutama terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada hari Selasa (31/10/2023).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.