Pemkab Paser Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah APBD-P 2026 Disesuaikan Jadi Rp3,89 Triliun

Etam–Benuanta 09 September 2026 Penulis: Muhammad Aji Yudha Editor: Ardiansyah

Peningkatan pendapatan ini utamanya ditopang oleh kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp2,903 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penyesuaian sedikit meningkat menjadi Rp307,28 miliar lebih.

“Berbeda dengan sektor pendapatan, total Belanja Daerah pada Perubahan APBD 2026 justru diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp212,88 miliar, angka belanja daerah ini semula dialokasikan Rp4,111 triliun pada APBD murni disesuaikan menjadi Rp3,898 triliun,” paparnya.

Postur Belanja Operasi disesuaikan menjadi Rp2,611 triliun yang mencakup efisiensi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Di sisi lain, alokasi untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dipertahankan tetap sebesar Rp5 miliar.

Pada sektor Belanja Modal, anggaran dialokasikan sebesar Rp904,37 miliar lebih dengan penyesuaian di beberapa pos. Alokasi belanja modal jalan dan irigasi mengalami penurunan, sedangkan belanja modal gedung dan bangunan meningkat menjadi Rp253,62 miliar lebih.

Untuk Belanja Transfer disepakati sebesar Rp377,41 miliar lebih. Sementara pada komponen Pembiayaan Daerah, Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mengalami penyesuaian cukup besar dari asumsi awal Rp300 miliar menjadi Rp8,17 miliar lebih.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser terkait penyampaian penjelasan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Foto: BorneoFlash.com/Aji Yudha

Di luar pemaparan anggaran, Ikhwan turut menyampaikan arahan penting terkait kunjungan Tim Penyuluh dan Pengawas Markas Besar TNI. Kedatangan tim tersebut menegaskan bahwa penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan kini menjadi atensi serius pemerintah pusat.

“Kami juga mengimbau seluruh jajaran Forkopimda dan elemen masyarakat untuk tidak menganggap karhutla sebagai fenomena musiman semata, langkah ini sebagai pencegahan dan kesiapan anggaran melalui APBD Perubahan perlu disusun secara matang apabila diperlukan penanganan darurat,” tegasnya.

Menutup penjelasannya, is berharap Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat segera menindaklanjuti proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 ini agar dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (*)