Pemkab Kutai Kartanegara

Dana RT Rp150 Juta Kukar Terancam Dipangkas, DPMD: Kalau Anggarannya Ada, Kenapa Dipotong?

lihat foto
Kepala DPMD Kukar, Arianto. Foto: BorneoFlash.com/Ernita Sriana
Kepala DPMD Kukar, Arianto. Foto: BorneoFlash.com/Ernita Sriana

Ketua RT mendapat insentif Rp1 juta per bulan, Sekretaris RT Rp850 ribu dan Bendahara RT Rp650 ribu. Karena itu, menurut Arianto, besaran anggaran perlu dilihat secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi nominal bantuan untuk kegiatan.

“Memang pembiayaan ini nanti menggunakan sisa perhitungan anggaran yang tersedia. Pemerintah daerah akan mengatur dan mengevaluasi kemampuan anggaran sampai akhir tahun,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta alokasi Rp150 juta per RT dikaji kembali. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi fiskal daerah dan waktu efektif pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa sekitar tiga bulan.

Dalam APBD Perubahan 2026, proyeksi PAD Kukar turun dari Rp1 triliun menjadi Rp727,86 miliar. Pendapatan daerah lainnya yang sah juga mengalami penurunan dari Rp250 miliar menjadi sekitar Rp10 miliar.

Di sisi lain, Kukar masih menghadapi kurang salur DBH sekitar Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40 persen yang direalisasikan. Pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban pinjaman kepada Bank Kaltimtara lebih dari Rp820 miliar.

Meski berada di tengah tekanan fiskal, DPMD menyatakan terbuka terhadap rasionalisasi apabila kemampuan keuangan daerah memang tidak mencukupi. Namun, Arianto menilai keputusan tersebut tetap harus melihat kebutuhan program dan kondisi anggaran yang sebenarnya.

Program RT Ku Terbaik sendiri merupakan pengembangan dari bantuan Rp50 juta per RT yang sebelumnya telah berjalan di Kukar. Pada pemerintahan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, nilai bantuan tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp150 juta.

Arianto berharap pembahasan mengenai besaran anggaran tidak hanya berhenti pada persoalan nominal. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan program tersebut benar-benar bisa digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat di tingkat RT.

“Harapan kami yang paling penting bukan sekadar perdebatan soal pengurangan anggaran, melainkan bagaimana program ini bisa benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar