BorneoFlash.com, KUKAR — Anggaran Rp150 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Kutai Kartanegara (Kukar) terancam dipangkas menjadi Rp50 juta dalam APBD Perubahan 2026.
Usulan tersebut datang dari DPRD Kukar yang menilai kondisi keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar belum melihat alasan untuk buru-buru memangkas anggaran tersebut jika dana yang tersedia masih memungkinkan program dijalankan.
Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, program RT Ku Terbaik sudah berjalan dan memiliki kebutuhan yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“DPRD boleh saja mengusulkan seperti itu, tidak masalah sepanjang alasannya bisa dijelaskan. Kita juga tidak memaksakan kalau anggaran riilnya memang tidak ada. Tapi kalau anggarannya ada, kenapa harus dipotong? Program ini kan sudah berjalan,” jelas Arianto, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tinggal sekitar tiga bulan juga tidak otomatis membuat dana RT sulit terserap. Sebab, usulan dari RT tidak semuanya berupa pembangunan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang.
Sejumlah usulan justru berkaitan dengan kebutuhan yang bisa dikerjakan lebih cepat, seperti pengadaan barang, rehabilitasi rumah warga miskin hingga bantuan biaya pengobatan.
“Kalau usulannya masuk dalam Juknis, itu bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.
DPMD menargetkan penyaluran tahap pertama mulai dilakukan Oktober 2026. Sebelum dana disalurkan, usulan RT masih harus melewati proses verifikasi di tingkat kecamatan dan pendamping.
Arianto juga menjelaskan, anggaran Rp150 juta tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan lingkungan. Ada kebutuhan operasional pengurus RT yang turut masuk dalam pembiayaan program.
Ketua RT mendapat insentif Rp1 juta per bulan, Sekretaris RT Rp850 ribu dan Bendahara RT Rp650 ribu. Karena itu, menurut Arianto, besaran anggaran perlu dilihat secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi nominal bantuan untuk kegiatan.
“Memang pembiayaan ini nanti menggunakan sisa perhitungan anggaran yang tersedia. Pemerintah daerah akan mengatur dan mengevaluasi kemampuan anggaran sampai akhir tahun,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta alokasi Rp150 juta per RT dikaji kembali. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi fiskal daerah dan waktu efektif pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa sekitar tiga bulan.
Dalam APBD Perubahan 2026, proyeksi PAD Kukar turun dari Rp1 triliun menjadi Rp727,86 miliar. Pendapatan daerah lainnya yang sah juga mengalami penurunan dari Rp250 miliar menjadi sekitar Rp10 miliar.
Di sisi lain, Kukar masih menghadapi kurang salur DBH sekitar Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40 persen yang direalisasikan. Pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban pinjaman kepada Bank Kaltimtara lebih dari Rp820 miliar.
Meski berada di tengah tekanan fiskal, DPMD menyatakan terbuka terhadap rasionalisasi apabila kemampuan keuangan daerah memang tidak mencukupi. Namun, Arianto menilai keputusan tersebut tetap harus melihat kebutuhan program dan kondisi anggaran yang sebenarnya.
Program RT Ku Terbaik sendiri merupakan pengembangan dari bantuan Rp50 juta per RT yang sebelumnya telah berjalan di Kukar. Pada pemerintahan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, nilai bantuan tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp150 juta.
Arianto berharap pembahasan mengenai besaran anggaran tidak hanya berhenti pada persoalan nominal. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan program tersebut benar-benar bisa digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat di tingkat RT.
“Harapan kami yang paling penting bukan sekadar perdebatan soal pengurangan anggaran, melainkan bagaimana program ini bisa benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar