BorneoFlash.com, KUKAR — Anggaran Rp150 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Kutai Kartanegara (Kukar) terancam dipangkas menjadi Rp50 juta dalam APBD Perubahan 2026.
Usulan tersebut datang dari DPRD Kukar yang menilai kondisi keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar belum melihat alasan untuk buru-buru memangkas anggaran tersebut jika dana yang tersedia masih memungkinkan program dijalankan.
Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, program RT Ku Terbaik sudah berjalan dan memiliki kebutuhan yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“DPRD boleh saja mengusulkan seperti itu, tidak masalah sepanjang alasannya bisa dijelaskan. Kita juga tidak memaksakan kalau anggaran riilnya memang tidak ada. Tapi kalau anggarannya ada, kenapa harus dipotong? Program ini kan sudah berjalan,” jelas Arianto, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tinggal sekitar tiga bulan juga tidak otomatis membuat dana RT sulit terserap. Sebab, usulan dari RT tidak semuanya berupa pembangunan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang.
Sejumlah usulan justru berkaitan dengan kebutuhan yang bisa dikerjakan lebih cepat, seperti pengadaan barang, rehabilitasi rumah warga miskin hingga bantuan biaya pengobatan.
“Kalau usulannya masuk dalam Juknis, itu bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.
DPMD menargetkan penyaluran tahap pertama mulai dilakukan Oktober 2026. Sebelum dana disalurkan, usulan RT masih harus melewati proses verifikasi di tingkat kecamatan dan pendamping.
Arianto juga menjelaskan, anggaran Rp150 juta tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan lingkungan. Ada kebutuhan operasional pengurus RT yang turut masuk dalam pembiayaan program.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar