BorneoFlash.com, BALIKPAPAN — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Nusantara di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, memastikan pembangunan IKN tetap berjalan melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
“Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun,” ujar Troy dalam agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025–2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, pada Rabu (20/5/2026).
Dalam paparannya, Troy menjelaskan pembangunan Nusantara tidak hanya difokuskan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara.
Menurutnya, konsep tersebut menghubungkan berbagai klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” katanya.
Troy menjelaskan, pembangunan IKN saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga mencakup sembilan wilayah perencanaan.
Kawasan tersebut meliputi pusat pemerintahan, pusat bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.
Pengembangan tersebut juga dirancang terintegrasi dengan wilayah sekitar seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan daerah lain di Kalimantan Timur.
Selain itu, Otorita IKN disebut terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung masyarakat, mulai dari akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.
Troy menambahkan, pembangunan IKN juga diarahkan untuk memperkuat aspek sosial, budaya, UMKM, serta pengelolaan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Dalam sesi diskusi, Troy turut menanggapi pertanyaan terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia menegaskan putusan tersebut tidak membatalkan status Nusantara sebagai ibu kota negara.
Menurutnya, keputusan itu justru memperkuat koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Ia menambahkan, penetapan resmi perpindahan ibu kota tetap menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden.
Di akhir forum, Troy menekankan pentingnya peran media dalam menjaga ruang informasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berbasis fakta terkait pembangunan IKN.
“Melalui forum ini, kami sangat membutuhkan narasi tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Artinya, yang disampaikan adalah fakta yang benar. Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun,” pungkasnya. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar