Namun menurutnya, hal itu tidak boleh membuat upaya perluasan berjalan lambat tanpa kejelasan target.
“Kita paham kendalanya ada pada jarak dan kontur wilayah. Tapi justru karena itu harus ada perencanaan yang terukur.
Tahun ini berapa desa yang bisa dituntaskan, tahun depan berapa lagi. Harus ada roadmap yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi skema alternatif seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk desa-desa yang belum memungkinkan terhubung jaringan utama.
“Kalau jaringan perpipaan belum bisa masuk, maka opsi seperti Pamsimas harus dimaksimalkan. Jangan sampai masyarakat terlalu lama bergantung pada sumber air yang belum tentu layak,” katanya.
DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal agar perluasan cakupan layanan air bersih tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menjangkau desa-desa pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
“Kita ingin langkah nyata, bukan sekadar wacana. Targetnya harus jelas dan progresnya bisa diawasi bersama,” pungkasnya.
