BorneoFlash.com, NUSANTARA — Komisi VI DPR RI menegaskan dukungan kuat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung progres pembangunan Tahap II, pada Kamis (29/1/2026).
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai visi pemerataan pembangunan nasional, penguatan daya saing, serta prinsip keberlanjutan yang selaras dengan isu global.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyampaikan apresiasi atas perkembangan signifikan pembangunan IKN.
Menurutnya, IKN bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan upaya strategis membangun kota masa depan yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.
“Kita senang sekali, ini pertama kali saya ke sini. Kita melihat bahwa pembangunan IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi menghadirkan pemerataan pembangunan dan membangun kota masa depan. Kota ini berdiri di tengah alam, dekat dengan hutan, dan sangat sejalan dengan isu global,” ujar Anggia.
Ia menekankan bahwa kesiapan IKN tidak cukup diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan semata, tetapi harus dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk kelayakan infrastruktur, pengelolaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, serta kualitas bangunan.
“Pembangunan sebesar ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Kita tidak hanya melihat apakah kantor sudah tersedia, tetapi apakah secara faktual memang layak dan siap untuk ditempati. Pengelolaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, dan kualitas bangunan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Usai melakukan dialog bersama jajaran Otorita IKN di City Hall, rombongan Komisi VI DPR RI melanjutkan kunjungan lapangan dengan meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya Istana Garuda dan Kawasan Legislatif.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan Otorita IKN dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara agar berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Dukungan serta fungsi pengawasan DPR RI menjadi elemen penting untuk memastikan setiap tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar