BorneoFlash.com, SAMARINDA – Di tengah pesatnya arus informasi digital, media sosial kini memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
Namun, tanpa disertai tanggung jawab dan kesadaran literasi, media sosial justru dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim), Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi menjadi pemicu instabilitas sosial.
Hal itu disampaikannya seusai menghadiri kegiatan simulasi Sistem Keamanan Kota (Sispamkota) di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada Sabtu (31/10/2025).
Menurut Irjen Endar, media sosial memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi publik.
Sayangnya, kekuatan tersebut kerap disalahgunakan untuk menyebarkan kabar bohong, provokasi, atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Apabila media sosial tidak digunakan secara bertanggung jawab, maka sangat mudah menjadi sarana penyebaran disinformasi. Hal ini yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menjelaskan, kecepatan penyebaran informasi di dunia maya seringkali melampaui proses klarifikasi resmi dari pihak berwenang.
Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mudah mempercayai informasi yang belum tentu benar, tanpa melakukan pengecekan terhadap sumbernya.
“Berita bohong atau hoaks dapat membentuk opini publik yang keliru tentang situasi keamanan. Masyarakat bisa terbawa arus tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya,” jelas Kapolda.
Lebih lanjut, Irjen Endar menilai bahwa penyebaran hoaks dapat memperkeruh suasana, terutama pada momentum penting seperti pemilu, aksi demonstrasi, maupun penanganan bencana.
Oleh sebab itu, selain memperkuat pengamanan di lapangan melalui simulasi Sispamkota, pihak kepolisian juga meningkatkan patroli siber guna mendeteksi dan menindak peredaran informasi palsu.
Ia memastikan, kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah siap menjadi sumber klarifikasi apabila masyarakat menemukan informasi yang meragukan.
“Prinsip dasarnya, setiap informasi harus melalui proses verifikasi. Masyarakat dapat meminta penjelasan kepada kepolisian, TNI, atau pemerintah daerah apabila diperlukan,” tuturnya.
Kapolda menambahkan, pengawasan terhadap ruang digital kini menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban umum.
Pihaknya terus memantau potensi gangguan yang berasal dari dunia maya agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di dunia nyata.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbagi informasi di media sosial.
Peningkatan literasi digital disebutnya sebagai langkah strategis dalam membangun lingkungan komunikasi yang aman dan produktif.
“Marilah kita manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan konstruktif. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” pungkas Irjen Endar.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar