BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan dan mengedepankan dialog dalam menyikapi polemik pendirian Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyusul munculnya perbedaan pendapat antara warga dan pihak gereja.
Permasalahan muncul setelah rencana pembangunan gereja di kawasan RT 24 memicu penolakan sebagian warga yang merasa belum ada kesepakatan lingkungan.
Di sisi lain, pihak gereja menyatakan telah melengkapi seluruh dokumen administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Situasi ini pun menarik perhatian publik dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Andi Harun menegaskan bahwa penyelesaian masalah seperti ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, apalagi dengan pendekatan yang emosional.
Ia mendorong agar semua pihak menahan diri dan tidak menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai sumber konflik.
“Kita harus tetap menjaga suasana kondusif. Ini bukan hanya soal pembangunan rumah ibadah, tapi soal bagaimana kita hidup berdampingan dengan saling menghormati,”ujarnya.
Menurutnya, proses pendirian rumah ibadah melibatkan berbagai institusi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, MUI, serta tokoh masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak akan mengambil langkah sendiri tanpa koordinasi lintas lembaga.
Ia menambahkan, jalur musyawarah menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan persoalan ini.
Pemerintah, katanya, siap memfasilitasi pertemuan antara semua pihak yang berkepentingan agar tercipta solusi yang adil dan damai.
“Kalau semua duduk bersama, pasti ada jalan keluar. Yang penting, jangan ada yang memprovokasi atau membawa isu ini ke arah yang merusak persatuan,” tegasnya.
Selain mengimbau warga, Andi Harun juga meminta media untuk berperan dalam menjaga suasana damai dengan menyampaikan informasi yang seimbang dan menenangkan.
Ia menegaskan bahwa isu agama sangat sensitif, sehingga pemberitaan yang tidak proporsional bisa memperkeruh suasana.
“Saya percaya, warga Samarinda cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tapi peran media juga penting, jangan justru memperbesar ketegangan,”tambahnya.
Pemerintah berharap polemik ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Samarinda. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar