BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN 2024 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).
“Langkah pemerintah pusat ini sangat baik sekali, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten PPU untuk menjadi ASN. Oleh karena itu Pemda PPU sangat mendukung langkah ini,” kata Makmur.
Rapat tersebut dihadiri lebih dari 500 undangan kepala daerah, mulai Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pejabat terkait lainnya di seluruh Indonesia.
MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau PPPK sangat besar.
Jika dulu seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi terkait kelulusan yang diharapkan.
Dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini.
Oleh karena itu dia minta kepada kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk di daftar database di BKN pusat yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.
“Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya itu di bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil silakan ke pemda masing-masing karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada bupati/walikota terhadap data yang diberikan kepada kami,” kata Azwar.
Selain itu Azwar menambahkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa pemerintah pusat juga mulai tahun ini akan membuka sebanyak 225.000 lebih formasi khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.
“Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu. Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,” ucapnya. (Adv/*DiskominfoPPU)
