lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menurunkan kurang lebih 5.388 personil yang terdiri dari TNI-POLRI dan Stakeholder terkait, untuk melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Semua kita libatkan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu," jelas Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto S.I.K usai memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Brata Mahakam Tahun 2023-2024, dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, di Halaman M Jasin Satbrimob Polda Kaltim, pada hari Selasa (17/10/2023).
Hari ini, kesiapan operasi Mantap Brata Mahakam Tahun 2023-2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Dalam operasi pengamanan pemilu ini dibagi dua tahap yakni tahun 2023 selama 74 hari terhitung sampai dengan 31 Desember 2023, sedangkan tahap kedua di tahun 2024 selama 148 hari yang berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.
Meskipun Kaltim dinyatakan sebagai kategori kurang rawan pada Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang dikeluarkan Polri pada bulan Agustus dalam tahap ketiga
Akan tetapi, Polda Kaltim bersama Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Provinsi bersatu padu untuk mengawal keberlangsungan pemilu 2024 supaya berjalan sukses.
Saat ini, Polri menambah dua dimensi yakni Kamtibmas dan Ambang Gangguan, yang dari penilaian itu secara keseluruhan situasi Kaltim menjadi sangat kondusif.
Kapolda Kaltim menyampaikan bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilu akan masuk ke Kaltim dari penyedia pada bulan November 2023 dan akan didistribusikan pada bulan Desember 2023.
"Yang perlu kita pantau secara terus menerus adalah surat suara. Bagaimana distribusinya tepat waktu dan sampai ke tempat TPS tidak kurang suatu apapun dengan sarana dan prasarana yang kita miliki," katanya.
Namun, yang perlu di garis bawahi adalah kerawanan geografi di Kaltim, terutama terkait distribusi logistik, seperti yang rawan di Kaltim adalah daerah Mahakam Ulu (Mahulu) atau Kutai Barat (Kubar). "Ini merupakan daerah betul-betul jauh yang harus kita jangkau dengan menggunakan sarana dan prasarana lebih baik kapal, pesawat udara," terangnya.
Sarana dan prasarana untuk menunjang pendistribusian, akan dipersiapkan seperti Kodam dengan heli, Polda dengan kapal Polairud dan heli dan Pemerintah Provinsi dengan mendukung anggarannya. "Itu tergantung Ketua KPU kebutuhannya seperti apa," ungkapnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar