BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Menyelaraskan kesepakatan isu strategis perangkat daerah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah secara periodik, Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun membuka Workshop Sosialisasi Pendampingan Penjenjangan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) di ruang rapat Bappelitbangda, Senin (04/09/2023).
Pembukaan workshop yang dirangkaikan dengan launching Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Kristina Tening, Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemkab Mahulu, Kepala Puslatbang KDOD LAN diwakili oleh Dr. Fajar Iswahyudi, menghadirkan narasumber dari SmartID Akhmad Miftakhul Khoiri, dan diikuti seluruh perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh yang disampaikan Wabup mengatakan, sesuai ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan implementasi SAKIP mengakomodir perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang perlu dicapai untuk dinilai.
“Oleh sebab itu, maka Workshop ini merupakan wahana penting dalam membahas dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan isu strategis perangkat daerah, sekaligus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah secara periodik,” kata Bupati.
Dikatakan Wabup lebih lanjut, melalui workshop diharapkan agar seluruh OPD mampu merumuskan dan menyepakati prioritas program/kegiatan pembangunan sebagai masukan utama penyelarasan dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra yang selanjutnya di musyawarahkan dalam Workshop Pendampingan Penjenjangan Kinerja, yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi E-SAKIP.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang penting bagi kita bahwa perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan menjadi tolak ukur akuntabilitas dan profesionalisme, serta seberapa besar dampak, nilai manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat, yang merupakan salah satu kebijakan Pemkab Mahulu dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dalam kerangka reformasi birokrasi.”
“Hal ini dapat kita ketahui bersama melalui implementasi SAKIP sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang ditetapkan sebagai bentuk dukungan kita dalam Membangun Mahakam Ulu Untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan melalui misi Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel,” kata Wabup menjelaskan.
Dalam laporan Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius menuturkan, SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi dan mendesain program serta kegiatan sesuai dengan misi ke empat dalam RPJMD Kabupaten Mahulu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yaitu menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
“Kegiatan kita pada hari ini dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang optimal baik dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian untuk evaluasi kinerja serta peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja di lingkungan Pemkab Mahulu,” ucap Kepala Bappelitbangda. (Adv)
