BorneoFlash.com, UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME, diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), Kristina Tening, SH.,M.Si membuka kegiatan Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mahulu di Ruang Rapat Bappelitbangda. Jumat, (31/03/2023).
Dalam sambutan, Asisten III Kristina Tening, SH.,M.Si membacakan pidato dari Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu wajib melaksanakan KLHS perubahan RPJMD yang akan disusun, karena saat ini daerah tersebut sedang menyusun RPJMD Tahun 2021-2026.
"Oleh karena itu, upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan adalah dengan mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada arah pengambilan keputusan strategis, yakni pada tataran kebijakan rencana program KLHS," ujarnya.
Asisten III Kristina Tening, SH.,M.Si juga menyatakan bahwa Konsultasi Publik I merupakan salah satu rangkaian dari beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses penyusunan dokumen KLHS sebelum dijadikan sebagai bagian dari perubahan RPJMD Kabupaten Mahulu Tahun 2021-2026.
Kegiatan ini merupakan wahana dan konsolidasi program untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis terjawab dengan tepat dan strategis.
"Untuk itu, saya harap dalam proses menyusun KLHS ini, semua pimpinan dan aparatur di Perangkat Daerah serta seluruh stakeholder yang hadir pada forum konsultasi publik ini dapat berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif, dan inovatif," ucapnya.
Selanjutnya, Asisten III menyampaikan harapan Bupati melalui Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD ini, penyelenggaraan pembangunan akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta menjawab isu-isu yang strategis, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mahulu secara tepat dan strategis.
"Dalam hal ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya untuk dapat berkolaborasi secara efektif dalam proses perumusan Mitigasi dan alternatif KLHS," kata Asisten III.
Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi proses tersebut, serta memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dari setiap kebijakan pembangunan yang diambil.
Sementara itu, peran masyarakat adalah memberikan masukan dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat juga dapat berperan dalam memonitor implementasi kebijakan dan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta.
Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutanpembangunan berkelanjutan. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan teknologi dan produk yang ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerjasama yang kuat, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar