Kaltim Raih Penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Utama dan Persaingan Usaha Tingkat Madya Dalam KPPU Award 2023

BorneoFlash.com, JAKARTA - Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023 di Jakarta (16/2/2023) diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ketua KPPU M. Afif Hasbullah dan diterima secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) H. Hadi Mulyadi.

Penerima penghargaan kategori kemitraan untuk pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Kaltim, untuk tingkat utama. Dibawahnya, terdapat kategori Madya dan Pratama yang diperoleh pemerintah daerah lainnya.

Provinsi Kaltim tidak hanya memperoleh penghargaan kategori kemitraan, namun juga untuk persaingan usaha daerah. Dalam kesempatan tersebut, hadir mendampingi Wagub Kepala Kantor Wilayah V KPPU, Manaek SM Pasaribu.

KPPU Award yang ketiga kalinya dihelat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai bagian dari upaya peningkatan persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan pula oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin, bersama Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah pada kegiatan ini menganugerahkan KPPU Award 2023 kepada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dan 11 (sebelas) Pemerintah Provinsi yang telah memberikan kontribusi terbaik, terhadap pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penghargaan dilakukan sebagai wujud apresiasi KPPU terhadap peran aktif Pemerintah, dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Ketua KPPU dalam sambutannya menyampaikan strategi dalam meningkatkan kinerja persaingan usaha secara nasional. Strategi pertama adalah melalui penerbitan Peraturan Presiden untuk strategi nasional persaingan usaha sehat.

Strategi kedua melalui harmonisasi dan penataan regulasi pusat dan daerah dalam mengurangi hambatan berusaha dan masuk ke pasar, serta mengurangi biaya ekonomi tinggi terutama di daerah-daerah yang masih rendah tingkat persaingan usahanya.

Serta strategi ketiga melalui pemberian kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha daerah, terutama skala menengah kecil dalam sektor real estate dan jasa konstruksi melalui perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Dalam arahannya pada kegiatan tersebut, Wakil Presiden RI menekankan bahwa demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, isu terkait demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan penting untuk dikedepankan oleh KPPU, khususnya dalam implementasi kebijakan persaingan usaha dan mengoptimalkan potensi UMKM guna struktur ekonomi nasional yang sehat dan kondusif.

Lebih lanjut, KPPU perlu mencari formulasi yang melampaui kompetisi, yakni kolaborasi. Khususnya dalam era ekonomi digital saat ini, dimana kelincahan (agility) adalah segalanya. Hal ini akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM untuk lebih aktif dalam rantai pasok global. KPPU untuk terus memperkuat sinerginya dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Kepada seluruh pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, Wakil Presiden RI juga memberikan amanat agar mengadopsi regulasi terkait pengawasan persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan secara lebih sederhana, aplikatif, dan tidak berbelit-belit.

Kemudian juga untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan aturan dan regulasi oleh pelaku usaha guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pasar, dan pelaku usaha secara proporsional dan akuntabel.

Provinsi Kaltim sendiri mempunyai Indeks Persaingan Usaha (IPU) di tahun 2023 senilai 5.01. Semakin tinggi nilai IPU menunjukkan kinerja persaingan usaha yang sehat semakin baik di Kaltim.

Melalui penghargaan yang diterima menunjukkan komitmen Gubernur Kaltim beserta jajarannya, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di segala bidang usaha di Kaltim sebagai bekal kehadiran Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang.

Tentu saja, penghargaan ini layak diberikan berkat sinergi yang terus terjalin dengan Kanwil V sebagai perwakilan KPPU di Kalimantan. Selamat bagi Kaltim, semoga mampu mempertahankan prestasi tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui persaingan usaha yang sehat.

Daftar penerima penghargaan

berdasarkan kategori:

A. Kategori Kemitraan Tingkat Daerah

Peringkat Utama:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peringkat Madya:

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Lampung

Peringkat Pratama:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

B. Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah

Peringkat Utama:

Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta

Peringkat Madya:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peringkat Pratama:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Banten

C. Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat

Peringkat Utama:

Kementerian BUMN

Peringkat Madya:

Kementerian Keuangan

Kementerian PUPR

Kemenko Bidang Maritim dan Investasi

Peringkat Pratama:

Kemenko Bidang Perekonomian

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian PAN RB

Sekretariat Kabinet