Sebagai dari hasil peningkatan investasi dan kemampuan menjaga biaya-biaya secara efisien, maka penerimaan negara dari hulu migas di tahun 2022 mencapai US$ 18,19 miliar atau setara dengan Rp 269 triliun atau 183% dari target yang ditetapkan US$ 9,95 miliar.
“Jika dibandingkan dengan data penerimaan negara sejak 2016, maka penerimaan di tahun 2022 adalah yang paling besar. Untuk tahun 2023 target penerimaan negara ditetapkan sebesar US$ 15,88 miliar atau meningkat 159 persen dibandingkan target 2022,” terang Kurnia.
Selain sebagai sumber penerimaan negara, industri hulu migas turut mendukung peningkatan kapasitas nasional. Pada tahun 2022 pencapaian TKDN hulu migas mencapai 64,75 persen atau lebih besar dibandingkan target 57 persen dan capaian tahun 2021 sebesar 59 persen.
Deputi Dukungan Bisnis Rudi Satwiko menjelaskan dengan capaian TKDN 2022 yang sebesar 64,75 persen, dengan nilai pengadaan barang/jasa yang mencapai US$ 6,129 miliar, maka yang dinikmati oleh pengusaha dalam negeri mencapai US$ 3,704 miliar atau setara dengan Rp 45,5 triliun, sehingga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah.
Rudi melanjutkan terkait upaya mempercepat rekomendasi perizinan di SKK Migas melalui layanan One Door Service Policy (ODSP) di tahun 2022 mencapai 1,02 hari atau lebih cepat 0,53 hari dibandingkan capaian 2021, dan jauh lebih cepat dibandingkan sebelum ada ODSP yang mencapai 14 hari.
“Terkait dukungannya terhadap keberlanjutan lingkungan, salah satu kegiatan hulu migas dalam rangka Low Carbon Initiative, yaitu penanaman pohon di tahun 2022 mencapai 2,06 juta pohon atau 12% di atas target yang ditetapkan 1,65 juta pohon,” ujar Rudi.
Untuk mendukung kinerja dan pengawasan yang efektif, SKK Migas telah membangun tata kelola dan organisasi yang dapat menciptakan budaya bersih.
