BorneoFlash.com, TANA PASER - Ada 514 kabupaten/kota se-Indonesia, tapi hanya sekitar 34 diantaranya yang telah melaksanakan kerjasama luar negeri dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi daerahnya.
Kabupaten Paser menurut Wakil Bupati (Wabup) Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf, Selasa (11/10/2022), dapat melakukan kegiatan kerjasama tersebut dengan pihak luar negeri.
Hal ini disampaikan Masitah usai mengikuti Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2022 tentang Kerjasama Luar Negeri.
Berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (11/10/2022), Masitah juga didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdakab Paser Amiruddin Ahmad.
Forum tersebut dihadiri Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemlu Cecep Herawan beserta jajaran, Gubernur Kaltim Isran Noor, serta sejumlah kepala daerah atau yang mewakili Kepala daerah se-Kaltim.
Pada kesempatan itu, Cecep Herawan menyampaikan bahwa Kemlu melihat perlunya membentuk sebuah forum koordinasi kebijakan luar negeri yang dapat dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
"Indonesia perlu memaksimalkan berbagai forum kerjasama antar negara baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral," kata Cecep Herawan.
Melalui koordinasi kebijakan luar negeri, kata Cecep Herawan, diharapkan dapat mendorong tercapainya program kerjasama kementerian lembaga yang berdimensi luar negeri, menghubungkan kementerian lembaga serta pemerintah daerah dengan calon mitra strategis yang diperlukan untuk penguatan kerjasama.
“Khusus pemerintah daerah dapat mempromosikan program-program dan potensi daerah serta pengembangan kapasitas teknis yang diperlukan oleh daerah” ucapnya.
Usai kegiatan, Wabup Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf menjelaskan bahwa forum ini membahas beberapa agenda penting terkait penguatan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal hubungan luar negeri
“Bagaimana kedepannya bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah, utamanya Kabupaten Paser juga bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri, baik itu mengenai masalah pangan maupun potensi lainnya,” kata Masitah.
"Saat ini ada 514 kabupaten/kota se-Indonesia, tapi hanya 34 daerah diantaranya yang telah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri," sambungnya.
Ini, kata Masitah, tentunya belum maksimal, sementara tantangan yang akan dihadapi daerah juga semakin berat.
"Kita harus dihadapkan pada tahun 2023, itu resesi global, dimana krisis pangan yang sudah dirasakan oleh beberapa negara di dunia” ucapnya.
Dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Kaltim, tambah Masitah, porsi anggaran nasional ke daerah IKN, termasuk daerah penyangga IKN seharusnya lebih diprioritaskan.
“Untuk membangun kerjasama dengan pihak luar negeri, Pemkab Paser perlu pemerintah pusat mensupport secara serius terutama porsi anggaran, apalagi Paser sebagai wilayah penyangga IKN,” pungkasnya. (Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar