“Kalau menunggu multi years akan lama dan tidak bisa terselesaikan cepat, sedangkan persoalan ini terjadi setiap tahun. Sehingga pentingnya untuk mencari solusi.Pendidikan di Balikpapan paling rumit. Mau masuk sekolah aja susah apalagi bicara kualitas,” sebut Oddang.
Begitu juga, pembangunan sekolah di kilometer 7 yang belum memadai tetapi dipaksakan untuk dibuka penerimaan peserta didik, karena dibutuhkan. “Itu sekolah terpadu tahun 2012 baru tahun ini mau di pakai,” imbuhnya.
Oddang menuturkan apabila lurah harus mendata anak warga yang mau masuk sekolah, sehingga dapat diketahui dengan jelas. “Kenapa warga lebih memilih sekolah negeri karena ingin mencari yang tidak membayar, hal itu menandakan bahwa perekonomian warga tidak baik,” ucapnya.
Sebenarnya solusinya pemerintah mendampingi sekolah swasta kemudian turun menanyakan kemauan dari masyarakat. “Tinggal meningkatkan kualitas sekolah swasta dan pembiayaan yang dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Untuk tindak lanjut masalah Jalan Klamono, pihak Kelurahan bersurat kepada pihak Pertamina untuk dapat bertemu membahas persoalan ini. “Bisa saja kita minta CSR dari Pertamina. Kan tidak terlalu banyak yang diperbaiki,” paparnya.
Mengenai Perda sampah memang sangat baik untuk mengurangi sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar. “Salut ya, karena warga ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)