Balikpapan Sebagai Beranda IKN, Pemkot Balikpapan Antisipasi Lonjakan Pendatang 

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Negara (IKN), tentunya akan banyak para pendatang yang melirik Balikpapan sebagai tempat investasi, perjalanan, maupun tempat tinggal.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mempersiapkan untuk bisa mengantisipasi lonjakan pendatang di Kota Balikpapan.

Saat ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) sedang menyusun kajian terkait kesiapan Balikpapan sebagai beranda IKN. Melalui audiensi, diskusi mengenai beberapa rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang terhadap Pemkot Balikpapan digelar. Hasil dari diskusi itu akan dituangkan pada kajian itu.

Asisten II Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balikpapan Agus Budi Prasetyo menyampaikan, diskusi itu menghasilkan beberapa rekomendasi jangka pendek.

Salah satunya dengan mengantisipasi kemungkinan pada tahun 2024 akan ada 8 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah dari Jakarta ke kawasan IKN.

"Mereka pasti akan tinggal pada kawasan-kawasan yang sudah terbangun seperti Kota Balikpapan," jelasnya, Kamis (19/5/2022).

Untuk itu, Pemkot Balikpapan untuk segera mengantisipasi kebutuhan air bersih, kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan termasuk kebutuhan ketersediaan pangannya.

Pembahasan jangka panjang, yakni mengenai aktivitas ekonomi Balikpapan tetap bertahan pada fokus industri atau akan mengembangkan sektor jasa. Pasalnya, selama ini sektor industri menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kota Balikpapan.

"Saya menyarankan untuk jangka panjang kita harus mengembangkan sektor jasa, baik jasa terhadap aktivitas perdagangan maupun jasa lainya yaitu jasa pariwisata," ungkapnya.

Seperti halnya, memanfaatkan potensi pariwisata di daerah sekitar Balikpapan pada lingkup Kaltim, sehingga Balikpapan bisa menerima kontribusi dari sektor jasa tersebut.

Dalam diskusi itu, ia mewakili Pemkot Balikpapan mengingatkan bahwa euforia IKN ini banyak sekali pengembang mulai melakukan perumahan dan penyediaan infrastruktur. Ini harus ada pengendalian dari Pemkot.

"Jangan sampai pengembang membangun, untuk mengantisipasi kebutuhan IKN dan asumsi yang mereka gunakan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya," jelasnya.

Ia menyarankan agar perlunya diskusi antar Kabupaten Kota yang ada di sekitar IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Antar daerah ini membuat kesepakatan untuk berbagi peran seperti untuk kawasan perumahan tidak semua ada di Balikpapan.

"Kalau akses jalan ke PPU atau Kukar sudah terbuka bisa jadi orang yang bekerja di Balikpapan tapi tempat tinggal di PPU," tambahnya.

Tak hanya itu, pengembangan sektor pertanian pun harus dipetakan. Semisal PPU menanam tanaman yang berpotensi untuk mendukung IKN dan Kukar mengembangkan tanaman lain yang juga mendukung IKN.

"Jadi jangan semua sama nanti semua pengin tanaman padi, padi semua akhirnya kebutuhan lain tidak terpenuhi. Saya sarankan ada komunikasi antar daerah di lingkup IKN, supaya masing-masing punya komitmen untuk mengembangkan daerah sesuai dengan kesepakatan," kata Agus Budi Prasetyo.

Daerah lingkup IKN ini tidak semua membangun hal yang sama, sehingga masing-masing daerah saling mendukung satu sama lain. Apalagi daerah ini akan menjadi kawasan metro jika IKN sudah terbangun.

Begitu juga dengan pengembangan transportasi masa depan di Balikpapan, supaya nanti sesuai dengan perkembangan kota.

Dengan memberikan alternatif pusat-pusat pertumbuhan kawasan baru seperti daerah Teritip dan Karang Joang yang menjadi pusat perkembangan kota baru. Sehingga penduduk saat berbelanja tidak bertumpu pada kota saja melainkan dapat terbagi di daerah lain.

Sebagai informasi, Ketua tim pelaksana kajian pengembangan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN yakni Tizar M K Bijaksana, Wakil Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Puspita Dirgahayani, FISIP Univ Mulawarman Muhammad Arifin adalah tim yang sedang melakukan kajian.

Diskusi ini bukan hanya Pemkot Balikpapan saja melainkan daerah yang menjadi kawasan IKN termasuk stakeholder di Balikpapan.