Tersangka Korupsi Disdik Kubar Kembalikan Kerugian Uang Negara, Kajari : Pidana Tetap Jalan   

BorneoFlash.com, SENDAWAR - Tersangka korupsi pengadaan seragam sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melakukan pengembalian uang yang telah di korupsinya.

Pengembalian uang negara itu dilakukan pada Senin kemarin (8/3/2022) di Kantor Kejari Kubar itu.

Tercatat senilai Rp 404 juta dari masing-masing tersangka Brill Abraham Marludi dan Yakobus Yamon serta Rp 118 juta dari pihak yang terlibat sebanyak lima orang.

Pengembalian kerugian negara itu baru disampaikan kepada media melalui siaran pers yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti menyebutkan uang negara senilai Rp 404 juta itu dikembalikan secara tunai oleh istri Tersangka Brill Abraham Marludi di kantor Kejari Kubar pada Senin kemarin (8/3/2022).

"Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah menerima uang tunai pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 404.040.320,50 (empat ratus empat juta empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sen) dari Keluarga (Istri) Tersangka Brill Abraham Marludi,

dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Seragam Anak Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018," kata Bayu Pramesti, Selasa (8/3/2022).

Bayu Pramesti menegaskan, pengembalian kerugian negara tersebut diterima dan dituangkan dalam berita acara penitipan yang selanjutnya disimpan dalam rekening dinas Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Dia juga membeberkan, selain tersangka Brill Marludi dan Yakobus Yamon, pihaknya juga menerima pengembalian uang dari 5 orang yang terkait dengan kasus korupsi berjamaah itu.

"Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kutai Barat juga telah menerima Pengembalian Uang Tunai dari Herold Lasky Rp 50.000.000, Nugroho Apriyanto Rp 20.000.000, Ruplin Rp 10.000.000, Maria Yakolina E Rp.10.000.000 Abtadiu Arkhan Rp 25.000.000 dan Dede Salvino Rp 3.000.000 dengan total Rp 118.000.000," bebernya.

"Sehingga total kerugian Negara dengan nilai Rp 522.040.320,50 (lima ratus dua puluh dua empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sen) telah dikembalikan sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Bayu Pramesti.

Bayu menegaskan, Pengembalian ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 thn 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Pidana tetap jalan. Pengembalian ini akan dijadikan bahan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam proses peradilan," tegasnya.

Diketahui, Kasus Tipikor di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat itu terjadi sejak tahun 2018 lalu, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah menetapkan dua orang tersangka.