BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini bukan sekadar upaya penghematan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan dan kondisi kerja pegawai.
Pemerintah menghapus beberapa fasilitas kantor dan mewacanakan pemotongan tunjangan, sehingga banyak ASN merasa terbebani. Sementara itu, mereka tetap menghadapi tuntutan kerja yang tinggi meskipun fasilitas dan hak semakin berkurang.
Kekhawatiran ASN
Raisa, pegawai di kementerian pusat, belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini, tetapi ia tetap khawatir jika pengurangan anggaran memengaruhi penghasilannya.
“Saya tidak keberatan dengan efisiensi anggaran selama tidak menyentuh penghasilan dan fasilitas pegawai seperti transportasi jemputan,” ujarnya. Ia menilai banyak ASN, terutama di Jakarta, bekerja di bawah tekanan berat, tetapi penghasilan mereka masih jauh di bawah pegawai sektor swasta dan BUMN. Raisa berharap pemerintah tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai dalam kebijakan ini.
Bayu, pegawai di kementerian lain, lebih cemas terhadap kemungkinan pemerintah menghapus tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Menurutnya, tunjangan tersebut sangat membantu ASN, terutama saat menghadapi kebutuhan besar seperti tahun ajaran baru.
“THR itu bertepatan dengan hari raya, di mana pengeluaran meningkat. Jika dihapus, beban finansial kami makin berat. Gaji saja sering kali tidak cukup,” ungkapnya. Ia juga khawatir jika pemerintah meniadakan gaji ke-13, karena banyak ASN mengandalkannya untuk biaya pendidikan anak.
“Banyak teman saya baru menyekolahkan anak dan masih berutang untuk biaya masuk sekolah. Jika gaji ke-13 hilang, mereka pasti kesulitan,” tambahnya.
Beban Kerja Tetap Tinggi, Fasilitas Berkurang
Di berbagai kementerian dan lembaga, pemotongan anggaran juga menghambat operasional. Riska, seorang pengawas ASN, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Februari, kementeriannya hanya mencairkan anggaran untuk gaji pegawai.
“Biasanya pada Januari saya sudah bisa mencairkan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan lain, tetapi sekarang belum ada pencairan sama sekali, kecuali gaji,” jelasnya. Akibatnya, kantor mulai mengurangi fasilitas seperti ATK, sehingga pegawai harus beradaptasi dengan sistem digital.
“Dulu kami bisa mencetak dokumen untuk diperiksa manual. Sekarang harus serba digital, tapi tidak semua nyaman. Terus-menerus menatap layar membuat mata cepat lelah,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga menghentikan penggunaan tenaga konsultan individu yang sebelumnya membantu pekerjaan di kementeriannya. Riska menilai tenaga tersebut sangat membantu kelancaran kerja.
“Sekarang kami tidak diperbolehkan lagi menggunakan tenaga mereka. Padahal, tanpa mereka, pekerjaan semakin menumpuk, dan tidak ada anggaran untuk menggaji tenaga tambahan,” ujarnya.
Harapan ASN terhadap Pemerintah
Di tengah ketidakpastian ini, ASN berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kesejahteraan pegawai dalam kebijakan efisiensi anggaran. Mereka memahami pentingnya penghematan, tetapi tetap berharap kebijakan ini tidak mengorbankan hak mereka.
“Semoga pengurangan penghasilan hanya sebatas wacana dan tidak benar-benar diterapkan,” pungkas Riska. (*)
