Pemerintah akan menghapus uang saku harian bagi PNS yang mengikuti rapat sehari penuh di luar kantor mulai tahun anggaran 2026.
Tag: Efisiensi Anggaran
Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Lanjutkan Efisiensi Anggaran di APBN 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2026.
Pemkot Samarinda Tekankan Efisiensi Anggaran untuk Prioritas Sektor Masyarakat
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemotongan belanja daerah, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
APBN 2025 Defisit, Sri Mulyani Tegaskan Postur APBN Tetap Aman
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sri Wahyuni: Efisiensi Anggaran Mendorong Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola keuangan secara efektif dan optimal.
Kementerian PU Batalkan Studi Banding ke Mesir, Turkiye, dan India untuk Desain IKN
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India untuk mendesain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi efisiensi anggaran.
Pimpin Apel Perdana, Seno Aji Dorong Efisiensi Anggaran dan Pendidikan Gratis
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, memimpin apel perdana di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, pada Senin (24/2/2025).
Efisiensi Anggaran, Budiono: Fokus pada Kegiatan Tidak Terkait Pelayanan Dasar
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono memberikan tanggapan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Adanya Efisiensi Anggaran, Kepala BPPDRD Balikpapan Optimis Hadapi Tantangan 2025
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, menyatakan ada tantangan yang terjadi pada tahun 2025 yang berpotensi mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkot Balikpapan Belum Putuskan Besaran Efisiensi Anggaran
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja, berlaku pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.