BorneoFlash.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027.
Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Işıkhan, di Jakarta, pada Jumat (24/7/2026).
Penyelenggaraan JWC pertama ini ditandai dengan penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen ini menjadi akselerator dan bentuk konkret implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa momentum ini sangat krusial untuk menerjemahkan komitmen diplomasinya menjadi program kerja nyata dan berkelanjutan.
"Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar Yassierli.
Adapun ruang lingkup Joint Action Plan 2026–2027 ini mencakup berbagai agenda strategis, seperti pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama internasional.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar