BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Balikpapan tak hanya disiapkan sebagai ruang diskusi, tetapi juga berpotensi menjadi mediator sengketa dan motor reformasi tata kelola perumahan di kota ini.
Hal tersebut mengemuka dalam pra-rapat koordinasi (pra-rakor) yang digelar menjelang pertemuan utama pada 30 Juni 2026 mendatang.
Ketua Forum PKP, Wahyullah Bandung, menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang multi-stakeholder yang menghimpun berbagai unsur, mulai dari asosiasi profesi, developer, perbankan, forum CSR, hingga kelompok masyarakat.
“Forum PKP ini menjadi wadah untuk merumuskan masukan kepada pemerintah terkait perencanaan dan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman. Kami ingin forum ini lebih dinamis dan mampu menangkap persoalan riil di lapangan,” ujarnya, usai Pertemuan di Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (9/6/2026).
Dalam rakor yang direncanakan berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan pada 30 Juni 2026, forum sepakat memprioritaskan isu perizinan perumahan. Topik ini dinilai krusial karena menyangkut kelancaran investasi, kepastian hukum bagi pengembang, dan perlindungan bagi masyarakat.
Selain perizinan, sejumlah isu strategis juga mencuat dalam pra-rakor, seperti penataan kawasan kumuh, legalitas kavling yang belum berizin, hingga dukungan pembiayaan perbankan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wahyullah mengungkapkan bahwa perbankan sebenarnya telah menyiapkan skema pembiayaan untuk perbaikan RTLH, meski dengan persyaratan tertentu. Hal ini dinilai sebagai peluang kolaborasi lintas sektor yang perlu difasilitasi secara lebih sistematis.
Berbeda dari forum biasa, Forum PKP akan membentuk kamar-kamar atau kelompok pembahasan tematik yang fokus pada isu tertentu setiap bulannya. Misalnya, satu bulan membahas relasi perbankan dan sektor perumahan, bulan berikutnya fokus pada penataan kawasan kumuh di wilayah tertentu.
Dengan pola ini, forum diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa disampaikan kepada Pokja PKP yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Keberadaan Forum PKP memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan tugas dan fungsi forum, termasuk kemungkinan berperan sebagai mediator atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa perumahan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Eri Santoso, menegaskan bahwa pemerintah kota berperan sebagai fasilitator pelaksanaan forum.
“Forum ini adalah amanah dari Permen PU Nomor 12 Tahun 2020. Kami memfasilitasi waktu dan tempat. Tujuannya agar forum dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pokja PKP terkait arah pemecahan masalah di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” jelasnya.
Menurut Eri, salah satu contoh konkret yang akan dibahas adalah percepatan proses perizinan dan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
Dengan komposisi multi-stakeholder dan dukungan regulasi yang kuat, Forum PKP Balikpapan diharapkan tidak hanya menjadi ruang aspirasi, tetapi juga jembatan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar