lihat foto
BorneoFlash.com, SAMARINDA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kolaborasi dalam penanganan kawasan Nusantara, termasuk aktivitas ilegal, pengelolaan hutan, dan pengendalian kependudukan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, pada Selasa (24/02/2026).
Pertemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan sosial kemasyarakatan.
Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Otorita IKN yang juga Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal, Edgar Diponegoro, menyampaikan bahwa penanganan aktivitas ilegal kini membutuhkan peran Satuan Tugas (Satgas) lintas sektor, mulai dari kehutanan dan pertambangan hingga aktivitas sosial-ekonomi lainnya.
“Pendekatan pencegahan sebelumnya telah dilakukan, namun ke depan perlu diimbangi dengan langkah penindakan agar lebih efektif,” ujar Edgar.
Pengelolaan kawasan hutan menjadi salah satu fokus utama, sejalan dengan konsep forest city IKN yang menargetkan sekitar 65 persen wilayah sebagai kawasan hutan. Namun, keberadaan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang telah berkembang lebih dahulu di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Otorita IKN menegaskan, penanganan persoalan ini tidak dapat dilakukan secara instan maupun dengan pendekatan represif.
“Kita tidak bisa menggunakan pendekatan radikal. Penanganannya harus bertahap dan berbasis sosial, dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan,” lanjut Edgar.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya kebijakan yang realistis dan berbasis kondisi aktual masyarakat.
“Penataan kawasan tidak bisa hanya dilihat dari perencanaan di atas kertas, tetapi harus mempertimbangkan kondisi eksisting masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah strategis turut dibahas, antara lain penguatan kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan, serta pengendalian kependudukan di kawasan IKN.
Pertemuan lanjutan direncanakan dalam beberapa bulan mendatang sebagai momentum konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur sekaligus penyusunan payung kerja sama antara Otorita IKN dan Pemprov Kaltim.
Melalui sinergi ini, pengelolaan kawasan Nusantara diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat secara adil dan terukur.
Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar