BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pelayanan publik prioritas tidak akan terganggu. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna yang membahas pandangan fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota atas Raperda APBD 2026.
Enam fraksi DPRD Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui penjelasan Pemkot, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Kesepahaman itu, menurut Bagus, menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan fiskal daerah telah sejalan dengan harapan legislatif.
“Meski ada pengurangan transfer, standar pelayanan minimal pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik tetap kita utamakan,” tegas Bagus, saat Rapat Paripurna DPRD Balikpapan di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan bahwa bantuan–bantuan untuk masyarakat seperti BPJS, seragam sekolah, hingga beasiswa tetap akan diberikan tanpa pemangkasan.
Salah satu kekhawatiran masyarakat terkait penyesuaian anggaran adalah keberlanjutan program penanganan banjir. Namun Bagus memastikan bahwa kegiatan seperti normalisasi saluran dan pembersihan drainase tetap berjalan.
“Memang ada pengurangan, tetapi tidak mengubah sistem pekerjaan. Penanganan banjir tetap prioritas,” ujarnya.
Dalam struktur APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,95 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp 3,37 triliun. Defisit sebesar Rp 418,06 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama.
Bagus menjelaskan bahwa kondisi fiskal ini tidak hanya sekadar angka, tetapi berpengaruh langsung terhadap harapan masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
“Kami memilih langkah paling hati-hati, mengefisienkan belanja pendukung dan memfokuskan sumber daya pada program yang benar-benar berdampak langsung,” jelasnya.
Raperda APBD 2026 selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi. Pemkot menargetkan Perda dapat ditetapkan sebelum akhir Desember 2025. Bagus meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran agar program dapat berjalan tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, SKPD, serta seluruh tim anggaran yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan APBD.
Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta jajaran keamanan yang telah menjaga stabilitas dan menyukseskan berbagai kegiatan kota sepanjang tahun.
“Partisipasi masyarakat menjadi energi positif bagi kemajuan Balikpapan. Dukungan dan kolaborasi inilah yang membuat kota ini tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ungkapnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar