BorneoFlash.com, KUKAR - Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan tak hanya berfungsi sebagai penekan harga pangan.
Program ini kini menjadi penggerak penting dalam mendorong hilirisasi pertanian, sebuah pilar utama dalam transformasi ekonomi non-ekstraktif Kukar.
Pelaksanaan GPM di berbagai titik mulai dari Creative Park dan Kantor Bupati di Tenggarong hingga kecamatan seperti Kembang Janggut, Sebulu, Muara Jawa, Kota Bangun, dan Marangkayu menjadi ruang baru bagi munculnya produk pangan olahan lokal.
Tidak hanya beras dan kebutuhan pokok, masyarakat kini dapat menemukan produk turunan seperti beras kemasan desa, tepung singkong olahan, sambal cabai lokal, hingga aneka olahan hortikultura yang dihasilkan UMKM dan BUMDes.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa GPM telah berkembang menjadi platform penting bagi desa, kelompok tani, dan pelaku usaha pangan untuk mulai bergerak ke level hilirisasi.
“GPM bukan hanya pasar murah. Ini jembatan bagi petani dan UMKM kita untuk masuk ke industri pengolahan pangan. Kalau kita ingin ekonomi non-ekstraktif tumbuh, hilirisasi harus berjalan dan GPM menjadi pintu masuknya,” ungkap Bupati Kukar, Aulia Rahman, pada Rabu (26/11/2025).
Ia menyebutkan, banyak kelompok tani kini mulai mengolah hasil panen mereka sendiri, seperti memproduksi beras kemasan berkualitas, sehingga nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.
Menurut Aulia, ini merupakan langkah konkret memperkuat kemandirian pangan sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Sejumlah BUMDes juga mulai memanfaatkan momentum GPM dengan menyiapkan unit pengolahan sederhana serta sistem pengemasan dan branding agar produk desa dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kalau produk lokal kita sudah punya nilai tambah, masyarakat akan lebih memilihnya. Ini yang sedang kita dorong,” tambah Bupati.
Masyarakat yang datang ke GPM pun mulai menunjukkan minat besar terhadap produk olahan daerah. Beras kemasan lokal, minyak kelapa rumahan, serta produk olahan hortikultura menjadi beberapa item yang paling banyak dibeli karena kualitasnya semakin baik dan harganya tetap ramah.
Menjelang akhir tahun, Aulia membuka peluang digelarnya GPM tambahan jika harga pangan mengalami kenaikan. Namun ia memastikan GPM tetap dijalankan dengan hati-hati agar tidak menekan pedagang lokal.
“GPM adalah penyeimbang, bukan pesaing pasar. Fokusnya adalah stabilitas harga dan penguatan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Dengan berjalannya hilirisasi pertanian melalui GPM, Pemkab Kukar semakin mempertegas komitmennya membangun ekonomi masa depan yang berbasis nilai tambah, memberdayakan petani dan UMKM, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar