BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam dalam menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Samarinda.
Ia menyebut, langkah utama yang kini menjadi fokus adalah pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus dan DAS Mahakam.
Menurutnya, tingginya tingkat sedimentasi di kedua aliran sungai tersebut menjadi penyebab utama meluapnya air hingga ke kawasan permukiman warga.
Karena itu, pengerukan sungai dinilai sebagai langkah prioritas dalam upaya pengendalian banjir.
“Langkah awal yang kami dorong adalah melakukan pengerukan menyeluruh di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Endapan yang menumpuk di dasar sungai telah mengurangi kapasitas aliran air sehingga memicu banjir di beberapa titik,” ujar Seno Aji, pada Sabtu (25/10/2025).
Ia menambahkan, rencana pengerukan tersebut telah dipresentasikan di hadapan para akademisi Universitas Mulawarman beberapa waktu lalu.
Saat ini, pembahasan lanjutan tengah dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) agar program tersebut segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan penuh dari Balai Wilayah Sungai untuk melaksanakan pengerukan secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir,” jelasnya.
Seno Aji menilai pengerjaan yang komprehensif sangat diperlukan, mencakup wilayah Danau Semayang hingga seluruh daerah yang dilalui Sungai Mahakam.
Ia optimistis langkah tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pengendalian banjir di Samarinda dan sekitarnya.
“Apabila pengerukan dilakukan mulai dari bagian hulu, dampaknya akan terasa hingga ke wilayah hilir,” ungkapnya.
Selain pengerukan, Seno Aji juga menyoroti perlunya perubahan konsep tata kelola air di Kota Samarinda.
Ia menilai, kota ini memerlukan rencana induk atau blueprint yang jelas sebagai acuan dalam pengendalian banjir di masa mendatang.
“Konsep pembangunan sistem pengelolaan air di Samarinda perlu diperbarui. Kota ini harus memiliki blueprint atau peta biru yang menggambarkan arah pengendalian air secara menyeluruh, termasuk pembangunan kanal banjir agar aliran air tidak langsung masuk ke kawasan perkotaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Seno Aji menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana bantuan hingga ratusan miliar rupiah kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk pembangunan jaringan drainase.
Namun, hasilnya dinilai belum optimal.
“Selama ini, kami sudah menyalurkan bantuan keuangan cukup besar agar Kota Samarinda dapat mengantisipasi banjir, termasuk untuk pembangunan jaringan drainase. Namun, hasil yang dicapai masih belum maksimal, sehingga perlu ada evaluasi lebih menyeluruh,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar