Lebih lanjut, Damayanti mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, sekitar 16.000 anak di Kalimantan Timur terpaksa putus sekolah.
“Kondisi ini terjadi karena faktor geografis, di mana banyak anak tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga akses mereka ke sekolah menjadi terbatas,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam hal penguasaan teknologi, manajemen kelas, serta metode pembelajaran yang inovatif.
“Pemerintah provinsi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan para guru, khususnya yang berada di bawah naungan kabupaten/kota. Masih banyak tenaga pendidik yang menerima insentif di bawah standar, sehingga kesejahteraan mereka jauh dari layak,” tambahnya.
Sebagai penutup, Damayanti menegaskan perlunya kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih terarah dan berbasis data yang akurat.
“Pemprov Kaltim harus memiliki skala prioritas dalam menangani permasalahan pendidikan, baik bagi sekolah negeri maupun swasta, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan serta profesionalisme tenaga pendidik. Sebab, pendidikan merupakan kunci utama yang akan menentukan masa depan Kalimantan Timur,” tutupnya.
