BorneoFlash.com, SAMARINDA – Menyikapi keresahan masyarakat terkait dugaan beredarnya bahan bakar minyak (BBM) oplosan di sejumlah SPBU resmi di Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina.
Rapat tersebut menghadirkan dua perwakilan dari pihak Pertamina, yaitu PT Pertamina Kilang Internasional Unit Balikpapan sebagai pihak pengolah, serta PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM.
Selain itu, turut hadir sejumlah warga yang mengaku dirugikan akibat penggunaan BBM diduga oplosan, termasuk konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan.
Kasus dugaan BBM oplosan yang menyebabkan ratusan kendaraan mogok secara massal di wilayah Kaltim, khususnya di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur, memicu reaksi keras dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga menyepakati beberapa langkah konkret guna membantu warga terdampak.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menyetujui dua poin utama sebagai bentuk penanganan masalah.
