BorneoFlash.com, JAKARTA – Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengungkap dugaan kebocoran enam juta data NPWP, termasuk data Presiden Joko Widodo, yang diperjualbelikan di dark web.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR, Ketua Meutya Hafid meminta klarifikasi tentang sumber kebocoran dan apakah hal ini terkait dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Hadi menjelaskan bahwa data NPWP yang bocor tidak berasal dari PDNS 2 Surabaya, yang terdampak serangan ransomware. Pemerintah bekerja sama dengan BSSN untuk menelusuri kebocoran ini.
BSSN memvalidasi data yang bocor, termasuk nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisis sementara menunjukkan bahwa sebagian data yang bocor tidak cocok dengan data asli dan diduga berasal dari beberapa daerah.
Hadi menyatakan bahwa pemerintah menangani kebocoran ini dengan melibatkan Tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan dan berkoordinasi dengan BSSN. Rapat tingkat menteri akan diadakan untuk mencari solusi dan mitigasi.
Data bocor yang dijual di Breach Forums seharga USD 10.000 mencakup informasi sensitif seperti NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan email, termasuk data Presiden Jokowi dan beberapa menteri.
Kasus ini menyoroti masalah serius keamanan data pribadi, mirip dengan kejadian sebelumnya oleh hacker anonim Bjorka. (*)
