BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Program Data Desa dan Kelurahan Presisi yang sudah disosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini memasuki tahap monitoring, evaluasi (Monev) dan pra-laporan oleh tim IPB University yang berlangsung di Ruang Mahakam IV Royal Suite Hotel Balikpapan, Senin (29/1/2024) kemarin.
Diketahui bahwa Program Data Desa dan Kelurahan Presisi ini digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang menjadi pilot projek pertama di Kaltim.
Melalui pra-pelaporan terkait proses pelaksanaan program satu data yang pertama kalinya di Kaltim, Makmur Marbun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang menggandeng Kabupaten PPU untuk menjadi pilot projek pertama di Kaltim dalam program satu data desa/kelurahan presisi.
“Sekalipun ini dalam proses pra-pelaporan oleh tim IPB University tetapi sudah mendekati sempurna, karenanya kita berterima kasih kepada Pemprov Kaltim yang sudah menjadikan Kabupaten PPU sebagai pilot projek pertama dalam data presisi sehingga seluruh perangkat daerah bisa menggunakan satu data ini dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada dilingkungan Pemkab PPU,” ucap Makmur.
Ia juga menerangkan bahwa dengan adanya satu data presisi ini bisa menjadi pedoman bagi Pemkab PPU bersama seluruh SKPD terkait program yang akan dilakukan untuk 5 tahun kedepan, 10 tahun kedepan termasuk mengecek apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum sehingga satu data ini menjadi role map yang nyata dengan kondisi kekinian saat ini yang terjadi di masyarakat yang terintegrasi di satu data presisi di Kabupaten PPU.
“Dengan data yang presisi, kita dapat merencanakan pembangunan dengan lebih baik, mengidentifıkasi potensi yang dapat dikembangkan dengan mekanisme perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat. Khususnya di tingkat desa dan kelurahan termasuk mempermudah kita dalam identifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti dalam penyaluran bansos, penggunaan dana desa, identifikasi dalam penurunan stunting, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan seluruh program lain yang merujuk di satu data presisi,” katanya.
Terlebih lagi, Makmur mengatakan terkadang semangat membangun tetapi tidak disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di masyarakat, sehingga yang menjadi problem adalah semangat membangun tetapi tidak diperhitungkan asas kebermanfaatannya dan mau dipergunakan untuk apa.
“Makanya ada beberapa yang mangkrak padahal bukan itu yang dibutuhkan, inilah fungsi dari satu data presisi ini kita bisa melihat hal terpenting pembangunan itu berkesesuaian dengan potensi, kondisi dan kebutuhan di masyarakat apalagi kini PPU sudah menjadi daerah yang bersandingan dengan IKN,”tegasnya.
Karenanya, dia meminta dan menghimbau kepada seluruh jajaran pelaksana pemerintahan di Kabupaten PPU dan bersama unsur terkait untuk bersama-sama bertransformasi dalam melaksanakan program pembangunan daerah dengan berbasis data akurat presisi sehingga pembangunan di Kabupaten PPU tidak tertinggal jauh seiring pembangunan dan transformasi IKN Nusantara saat ini.
Turut hadir dalam kegiatan, Gubernur Kaltim Akmal Malik, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University Sofyan Sjaf, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin, Kadis PMPD Anwar Sanusi, Kadis Kominfo M Faisal, Kepala BKKBN Sunarto, camat dan lurah/kades Kabupaten PPU. (*/DiskominfoPPU)
