BorneoFlash.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe dan seluruh jajaran eselon I OIKN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/4/2023) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Bambang Susantono menyampaikan sejumlah perkembangan isu pertanahan dan tata ruang di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bambang Susantono menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepas kawasan hutan seluas 36.150,03 hektar di IKN untuk dijadikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
Saat ini, progresnya sudah pada tahap verifikasi dan validasi kawasan hutan. Tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi Barang Milik Negara (BMN), sedangkan sisanya akan menjadi Aset dalam Penguasaan (ADP) yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Selain itu, OIKN juga sedang menyiapkan sejumlah Peraturan Kepala (Perka) OIKN tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Dari sembilan wilayah perencanaan (WP) di IKN, empat di antaranya sudah keluar, yaitu WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2. Sementara sisanya masih dalam proses legislasi.
Terkait pengadaan tanah di kawasan IKN, Bambang Susantono melaporkan bahwa di KIPP 1A, Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan OIKN telah memproses pengadaan lahan sebanyak 330 bidang.
Dari jumlah tersebut, 18 bidang sudah dibayar, dan 312 bidang sedang diproses. Sementara untuk pengadaan tanah di KIPP 1B dan 1C, Kementerian PUPR dan Tim Pembebasan Lahan sedang mempersiapkan pembebasan sebanyak 128 bidang.
Bambang Susantono juga menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur masih dalam proses dan bahwa OIKN telah menerima 167 surat minat dari 16 negara. OIKN sedang memilih negara-negara yang sesuai dan serius untuk ikut membangun di IKN Nusantara.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Helmy Faishal Zaini menyampaikan dukungannya agar pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik. “Dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan Pak Bambang dan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini dan tentu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi,” ujarnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, anggota Komisi II DPR RI yang lain, A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra turut mengapresiasi pemaparan Kepala OIKN ke Komisi II DPR RI. “Sejalan dengan yang anggota sebelumnya sampaikan saya secara pribadi mendukung bagaimana Bapak menjadi mitra kerja kita,” ujarnya.
Dukungan dari anggota Komisi II DPR RI pun turut disampaikan oleh Guspardi Gaus yang menegaskan bahwa OIKN dapat menyampaikan aspirasinya ke Komisi II DPR RI agar dapat ditindaklanjuti.
“Bapak dapat berkoordinasi dengan pimpinan kami untuk rapat dengan Komisi II dalam rangka mensupport langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Saya berharap kalau ada masalah tolong sampaikan kepada kami insya Allah kita akan carikan jalan keluar,” tegasnya.
“Kami sangat menyambut baik kalau Bapak/Ibu bisa menengok kami di sana. Bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja, dan bagaimana situasi di lapangan tentunya jadi vitamin buat kami, jadi booster buat kami di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang,” ungkap Kepala OIKN menyambut baik dukungan dari Komisi II DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama Komisi II DPR RI berencana akan melakukan kunjungan kerja ke IKN. “Setelah reses nanti, habis lebaran, masa sidang kelima kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangan,” ujarnya.(*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar