BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Berbagai dukungan untuk pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) datang dari berbagai lini baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk paguyuban.
Tokoh masyarakat Kaltim sekaligus ulama Habib Hamzah Abdullah Alaydrus menyampaikan bahwa sejak awal ditetapkan IKN di Provinsi Kaltim, dirinya konsisten mendukung pemindahan IKN. Pasalnya, ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kesenjangan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, letak IKN secara geografis berada ditengah Indonesia. Tentunya, ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada wilayah barat tetapi juga untuk wilayah timur.
Dengan adanya IKN di Kaltim, ini merupakan suatu hal terpenting, karena dampak positif akan diberikan terhadap Kaltim dan wilayah sekitarnya.
Pembina Majelis Rasulullah mengapresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah untuk pemindahan IKN di Kaltim. Tentunya, sudah melalui berbagai pertimbangan sehingga Kaltim menjadi wilayah IKN baru.
Tak hanya itu, Habib Hamzah Abdullah pun mengapresiasi kepada pemerintah apabila memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal, khususnya Kesultanan Kutai sebagai pemegang adat dan budaya Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.
Hal itu telah disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat melalui perwakilan organisasi keagamaan maupun tokoh adat dalam setiap pertemuan untuk membahas IKN.
Penasehat berbagai ormas ini akan terus melihat, memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah baik daerah maupun pusat, untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat daerah, khususnya Kaltim, dalam melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di Kaltim dalam pembangunan IKN.
"Urgensi pemindahan IKN seperti dampak yang dibawa dari pemindahan IKN, siapa saja yang dilibatkan dan apa saja yang diprogramkan Pemerintah pusat untuk bisa menguntungkan masyarakat Kaltim," ujar Penasehat Rabithah saat ditemui, Selasa (4/10/2022).
Itu menjadi tolak ukur para ulama, masyarakat maupun habib dalam mendukung pembangunan IKN. Salah satunya, meminta kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada putra daerah untuk bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat bersaing di IKN.
"Segala kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki dampak terhadap masyarakat, maka harus ada solusi didalamnya," tutur Pembina Ponpes Sultonul Mala.
Ia pun berharap pemerintah dapat membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat Kaltim khususnya penduduk asli, karena hal ini akan memiliki dampak positif bukan hanya untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat Kaltim.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar