DPRD Kota Balikpapan

Dewan Berharap Secepatnya Pemprov Renovasi Pelabuhan Klotok Kampung Baru  

lihat foto
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Alwi Al Qadri. Foto: BorneoFlash.com/Niken.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Alwi Al Qadri. Foto: BorneoFlash.com/Niken.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk menuju Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dapat dilalui melalui pelabuhan speed boat dan klotok di wilayah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat.

Setiap hari pelabuhan ini dipadati ratusan penumpang menuju PPU maupun Kota Balikpapan, baik para pekerja maupun masyarakat yang beraktivitas di PPU maupun Kota Balikpapan.

Namun, sangat disayanginya pelabuhan ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga terlihat tidak rapi dan terkesan kumuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan hingga kini belum memberikan anggaran untuk menata ataupun memperbaiki pelabuhan tersebut, dikarenakan kewenangan laut sudah diambil alih Pemerintah Provinsi sesuai dengan undang-undang yang ada di Provinsi Kaltim.

Walaupun sebenarnya perencanaan sudah ada sejak 2016 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 80 Miliar baik Feasibility Study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED).


Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, mengatakan revitalisasi ini kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pihaknya terus mendorong ke DPRD Provinsi Kaltim agar pelabuhan tradisional ini segera mendapat sentuhan perbaikan fasilitas sebagai jaminan keselamatan bagi warga yang memanfaatkan pelabuhan itu.

"Anggaran sebesar itu Provinsi bisa bantu, dan telah menyerahkan wacana revitalisasi ini ke Hasanuddin (Ketua DPRD Provinsi Kaltim)," ujarnya kepada awak media, Senin (19/9/2022).

Memang dermaga ini sudah lama, telah diusulkan ke Provinsi untuk ditindaklanjuti, karena terkendala Pandemi Covid-19 maka anggaran dipangkas dan memprioritaskan penanganan banjir, pendidikan dan kesehatan.

Ia menuturkan revitalisasi atau renovasi pelabuhan Kampung Baru secepatnya bisa dilakukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Pasalnya, pembahasan APBD 2023 sudah selesai pembahasannya.

Politisi Partai Golkar mengatakan, renovasi pelabuhan sangatlah penting, karena Kampung Baru adalah pintu gerbang menuju PPU yang merupakan salah satu akses menuju IKN.

“Kami minta didesain dan ditata ulang agar lebih multifungsi. Sesuai Desain yang telah ada, kalau bisa diatasnya dibangun parkiran, bawah pelabuhan dan di tengah dibangun pasar," pungkasnya.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar