Hasan sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah pusat secara estetika lebih setuju penanganan simpang empat Muara Rapak dengan cara dilandaikan, karena tanjakan terlalu tinggi yakni di atas 15 persen.
“Kan tidak layak. Kalau pemerintah pusat turun tangan tentang pelandaian, itu bisa diubah tapi Pemerintah Daerah tetap mengangkat Fly Over,” serunya.
Apabila pengerjaan pemerintah pusat lebih dulu dikerjakan, maka dipersilahkan saja. “Keinginan seperti itu, sama-sama jalan. Yang mana yang lebih cepat, karena ini masalah hampir setiap tahun,” paparnya.
Sebenarnya APBD Provinsi masih memungkinkan untuk pengerjaan pembangunan Fly Over, sehingga Daerah wilayah (Dapil) Balikpapan terus mendorong. Akan tetapi, kalau pengerjaan secara multiyears tidak bisa, karena masa bekerja Gubernur Kaltim H Isran Noor akan berakhir pada tahun 2023.
“Waktunya tidak cukup. Itu menjadi fokus kita bagaimana caranya. Apakah nanti di Pemerintahan berikutnya tahun 2024 atau bagaimana,” papar anggota badan anggaran DPRD Provinsi Kaltim.
Menurutnya, apabila jalan tanjakan Muara Rapak akan dibuat landai. Maka, jalan tanjakan yang terbuat dari semen dapat diganti menjadi aspal dan kemudian diberikan seperti polisi tidur. “Jadi bisa hati-hati pada saat di depan kantor polisi. Nanti Kementerian PUPR lebih paham,” tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
