Dewan: Pendapatan Negara Tidak Mencapai Target, Transfer APBD Tahun Ini Kurang Rp 17 M 

oleh -
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyebut  transfer dana APBD tahun 2021 mengalami kekurangan sebesar Rp 17 miliar. 

Kepastian tersebut berasal dariPeraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyebutkan pengurangan dana transfer ke seluruh daerah di Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan pendapatan negara yang tidak mencapai target pada tahun ini. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan kondisi ini masih sama dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dimana sejak 2018 Kota Balikpapan mengalami kurang salur dana APBD yang kemudian total pencairannya di tahun ini sebesar Rp 289 miliar. 

Dana tersebut cukup membantu untuk menutupi kenaikan belanja yang mencapai Rp 570 miliar. 

“Sudah ada PMK bahwa kita kurang salur tahun ini yaitu sebesar Rp 17 miliar. Itu pasti tidak ditransferkan. Turun dong kita punya postur APBD perubahan. Tapi kemudian ada transfer dana pusat dari total kurang salur pada tahun ini,” ujarnya tak lama ini. 

Lanjut dia terangkan, penyebab utama kurang salur danaAPBD tahun ini terkait dengan pencapaian pendapatan negara yang tidak memenuhi target. 

Akibatnya, dana transfer yang dikirim dari pusat ke daerah juga mengalami pengurangan. 

Kondisi ini secara resmi disampaikan ke semua daerah melalui keputusan Menteri Keuangan. 

“Jadi karena pendapatan negara tidak tercapai, maka pusat mentransfer kita berkurang Rp 17 miliar. Sudah ada pemberitahuan Menteri Keuangan bahwa kita mengalami kurang salur tahun ini,” jelasnya. 

Adapun kemungkinan pelunasan kurang salur APBD tersebut, lanjut Sukri, bergantung pada pendapatan negara di tahun berikutnya.

Jika pendapatan negara bisa mencapai target maka daerah yang mengalami kurang salur akan mendapatkan transfer susulan. 

Baca Juga :  Pengembangan dan Promosi Pariwisata Lokal di Kutai Barat, Pemkab Gelar Pelatihan Pemandu Wisata

Namun hal itu juga menyesuaikan dengan perhitungan postur APBN tahun depan. 

“Semua tergantung dari pendapatan negara. Karena mereka harus transfer ke semua daerah. Seperti tahun ini. Kita dapat akumulasi kurang salur dari pusat sejak tahun 2018,” pungkasnya. 

(BorneoFlash.com/Eko)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.