Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.
Sementara itu, Lurah Kelurahan Simpang Raya, Wilhelmus juga mengatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi tentang vaksin COVID-19 yang langsung menyasar kepada masyarakat.
Padahal, jika itu dilakukan, Ia yakin masyarakat dengan senang hati mengikuti program vaksinasi tersebut.
“Tanggapan masyarakat memang beragam, karena memang belum ada pihak terkait atau orang-orang tertentu yang memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada mereka.
Jadi ini hanya dari mulut ke-mulut atau melihat di media elektronik seperti TV atau Radio dan media sosial. Padahal, prinsipnya mereka mau di vaksin asal jelas, apa jenis vaksinnya, kapan waktunya, dan kriteria yang menerima itu juga mereka harus paham,”ujarnya.
Dia pun berharap, sebelum dilakukan vaksinasi massal kepada warganya terlebih dahulu diberikan pemahaman atau sosialisasi terkait manfaat vaksinasi tersebut kepada warga.
” Mudah-mudahan ada sosialisasi terlebih dahulu supaya warga juga tidak ragu-ragu dan tidak perlu takut untuk divaksin,” harapnya.
Untuk diketahui, Sanksi administrasi dalam Perpres 14/2021. Dalam Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau Denda. Selain itu, pada pasal 13B, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 4, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-undang tentang wabah penyakit menular.
(BorneoFlash.com/ Lilis)
